Menaker Wacanakan Revisi PP Pengupahan, PPI Usul Upah Pelaut Sektoral Nasional

Jakarta, PPI News – Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan terus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Asosiasi Pengusaha di bidang Pelayaran dan Serikat Pekerja di sektor pelayaran dalam rangka mewujudkan hubungan industrial kepelautan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. 


Salah satu unsur dari dari aspek-aspek di atas, adalah pengupahan. 
“Standar minimum pengupahan bagi awak kapal yang bekerja di kapal-kapal di dalam negeri merupakan unsur penting terciptanya iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan bekeadilan di sektor pelayaran,” ujar Ketua Advokasi, Hukum dan HAM, Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Imam Syafi’i, Minggu (16/6/19).


Harapan di atas disampaikan oleh PPI atas wacana Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dakhiri yang mengaku tengah berkonsultasi dengan sejumlah kementerian lain guna merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang dilakukan merespons permintaan kalangan pengusaha dan pekerja sebagaimana dikabarkan melalui media nasional CNN Indonesia (14/6/19).


PPI meminta kepada Menaker untuk memperhatikan kondisi pengupahan awak kapal di dalam negeri selaku pekerja transportasi di sektor pelayaran yang selama ini seakan diabaikan kesejahteraannya. 


Sektor pelayaran dalam negeri, lanjut PPI, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbagi menjadi 6 (enam), dengan kode KBLI 501 (Angkutan Laut), 5011 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Penumpang), 50111 (Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Penumpang), 50112 (Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper untuk Penumpang), 50113 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata), dan 50114 (Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang). 


Terkait pengupahan awak kapal, hal itu telah diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, yang menyatakan bahwa “Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”


“Menaker diharapkan dapat membuat suatu terobosan baru bagi pengupahan awak kapal. Melalui wacana revisi PP Pengupahan, terobosan baru tersebut, salah satunya dapat memasukan wacana adanya upah sektoral nasional khususnya untuk awak kapal,” harap PPI.


PPI merekomendasikan wacana upah sektoral awak kapal secara nasional dikarenakan alasan situasi dan kondisi kerja awak kapal yang berada di atas kapal di lautan, yang berlayar antar kabupaten/kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua serta ditunjang dengan kepemilikan awak kapal ‘sertifikasi’ yang berstandar International Maritime Organization (IMO), yang pengambilannya tidak dengan biaya yang murah.


“Atau bisa tetap dengan upah sektoral provinsi. Tetapi ketentuan upahnya dibayar bukan berdasarkan ketentuan upah sektoral berdasarkan domisili perusahaan saja, tetapi menggunakan dasar upah sektoral tertinggi. Misal, jika domisili perusahaan di Banjarmasin tapi kapalnya beroperasi di Jakarta, ya yang dipakai adalah upah sektoral Jakarta, bukan upah sektoral Banjarmasin. Intinya yang diterapkan adalah upah sektoral provinsi yang tertinggi,” tegas PPI.


Berikut merupakan penjelasan ruang lingkup Kode-Kode KBLI di sektor pelayaran (angkutan laut dalam negeri):


Kode 501, golongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada kapal yang dirancang untuk beroperasi pada perairan laut atau pantai (pesisir). Termasuk juga angkutan penarik atau pendorong tongkang (kapal barkas), kapal minyak dan lain-lain. Tidak termasuk di sini adalah pengoperasian bangunan struktur terapung.


Kode 5011, subgolongan ini mencakup angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu, dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain. Subgolongan ini juga mencakup penyewaan kapal wisata dengan awak kapalnya (operator) untuk angkutan laut dan pesisir. 


Kode 50111, kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya. Serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.


Kode 50112, kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.


Kode 50113, kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, termasuk wisata bahari yang kegiatan utamanya untuk rekreasi pemancingan ikan di laut dengan menggunakan sarana kapal penangkapan ikan. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.


Dan Kode 50114, kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut beserta operatornya.

Admin PPI News