Minim Kesadaran Berserikat, Ketenagakerjaan Pelaut Terlupakan

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) mengajak kepada pelaut Indonesia dan/atau komunitas/ ikatan/ perkumpulan/ paguyuban/ organisasi profesinya, khusunya bagi para pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri untuk bersatu dan berjuang demi terwujudnya keadilan sosial bagi pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri.

Bicara konteks ketenagakerjaan pelaut, terciptanya hubungan industrial kepelautan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan adalah salah satu Misi dibentuknya PPI sebagai serikat pekerja pelaut.

Selama ini, kondisi hubungan industrial pelaut di dalam negeri belum harmonis, dinamis, dan adil. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya perselisihan hubungan industrial yang dialami oleh para pelaut hampir di setiap provinsi di Indonesia. Perselisihan hubungan industrial dimaksud, diantaranya perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI), Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (4) :

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”.

PPI menilai bahwa pelaut saat ini masih sangat kurang kesadarannya untuk mengenal dan bergabung dengan serikat pekerja, karena yang terlihat selama ini pelaut lebih mengedepankan “sibuk” dengan komunitas/ ikatan/ perkumpulan/ paguyuban/ organisasi profesinya atau bahkan acuh tak acuh dan mengesampingkan peran penting “fungsi” dari serikat pekerja.

Padahal secara konstitusi serikat pekerja telah dilindungi dan menjadi roda utama kaum pekerja, termasuk pelaut untuk bersatu dalam sebuah wadah perjuangan peningkatan kesejahteraan yang bernama serikat pekerja sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Apa itu serikat pekerja ?

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya (UU SP/SB, Pasal 1 Ayat 1).

Jenis serikat pekerja: Ada dua, apa saja ?

Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan (UU SP/SB, Pasal 1 Ayat 2).

Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan (UU SP/SB, Pasal 1 Ayat 3).

Apakah Pelaut bukan merupakan jenis pekerjaan atau profesi ?

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh (UU SP/SB, Pasal 10).

Apa itu Federasi serikat pekerja ?

Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh (UU SP/SB, Pasal 1 Ayat 4).

Apa itu Konfederasi serikat pekerja ?

Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh (UU SP/SB, Pasal 1 Ayat 5).

Apa hak serikat pekerja ?

UU SP/SB, Pasal 25:

  1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:
  2. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
  3. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
  4. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
  5. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
  6. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU PPHI, Pasal 87:

Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.

Apa tujuan dan fungsi serikat pekerja ?

UU SP/SB, Pasal 4:

Tujuan:

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Fungsi:

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:

  • sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
  • sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
  • sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
  • sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Pesan Moral :

Dengan banyaknya jumlah pelaut Indonesia (Data Ditjen Hubla, 2019 : Jumlah Pelaut Indonesia lebih kurang 1 juta) dan mayoritas kasus pelaut khususnya di dalam negeri adalah tentang hubungan industrial, apakah anda “pelaut” masih mengedepankan ego, komunitas/ ikatan/ perkumpulan/ organisasi profesi daripada mengedepankan berserikat?

Apakah komunitas/ ikatan/ perkumpulan/ organisasi profesi dapat mendampingi anda “pelaut” sebagai anggotanya ketika anda mengalami persoalan ketenagakerjaan “hubungan industrial” sampai di pengadilan hubungan industrial atas nama komunitas/ ikatan/ perkumpulan/ organisasi profesi ?

Atau anda “pelaut” lebih memilih ketika mengalami masalah ketenagakerjaan “hubungan industrial”, penyelesaiannya dengan menggunakan jasa pengacara? Baik, itu hak Anda.

MARI BERSATU MEWUJUDKAN PELAUT INDONESIA CERDAS, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR BERSAMA PERGERAKAN PELAUT INDONESIA.

Penulis,

Imam Syafi’i

Ketua Adkumham DPP PPI