Nakhoda: Maju Kena, Mundur Kena !

Jakarta, PPI News-Edukasi – Fakta di lapangan berdasarkan laporan kasus yang masuk, tidak sedikit Nakhoda yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh Pemilik Kapal dan/atau Operator Kapal ketika Nakhoda menolak melayarkan kapal ‘berlayar’ karena kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 41 UU No. 17/2008).


Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu (Pasal 1 ayat 33 UU No. 17/2008).

Salah satu keleluasaan Nakhoda, berdasarkan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran), Pasal 138 ayat (3) menyatakan “Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”


Ayat (2) sebagaimana dimaksud di atas  menjelaskan bahwa “Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar”


Tetapi, maksud baik demi menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran yang juga merupakan bentuk menjaga aset perusahaan ‘kapal’ dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti laka laut, terkadang berakibat buruk terhadap si Nakhoda itu sendiri dengan imbalan pahit pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menurut pemilik kapal dan/atau operator kapal Nakhoda tersebut melawan perintah atau peraturan perusahaan.


Alhasil, demi alasan mendasar ‘dapur di rumah enggak ngebul’ dan faktor sulitnya mencari pekerjaan, tidak sedikit Nakhoda yang akhirnya bertaruh nyawa ‘berlayar’ dengan mengikuti perintah atau peraturan perusahaan meskipun sebenarnya kapal tersebut tidak memenuhi kelaiklautan. Ironisnya pun, akhirnya ketika terjadi laka-laut, misal kapal tenggelam, Nakhoda ‘apabila selamat dari maut’ kembali menjadi tumbal untuk disalahkan di peradilan pelayaran yang bermuara pada pembekuan atau pencabutan sertifikasinya.


Untuk mengatasi hal-hal di atas, disarankan kepada Nakhoda agar lebih mengutamakan keamanan dan keselamatan pelayaran, daripada harus mengorbankan nyawa atau dicabut/ dibekukan sertifikasinya, hanya karena alasan klasik ‘agar dapur ngebul’ lalu nekat berlayar dengan kapal yang tidak laiklaut. Selain membahayakan diri sendiri, tentunya juga membahayakan seluruh crew di kapal, bahkan penumpang (jika kapal penumpang).


Kemudian, saran tentang di PHK karena hal tersebut, Nakhoda dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap tindakan pemilik kapal dan/atau operator kapal yang melakukan tindakan semena-mena tersebut.


Upaya hukum secara perdata, Nakhoda dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 337 UU Pelayaran yang menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.”

Bahwa ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang merincikan secara jelas hak-hak pekerja yang mengalami PHK, yang mekanisme penyelesaiannya pun telah diatur secara khusus melalui UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dengan tahapan perundingan bipartit, mediasi (tripartit), hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri setempat.

Mekanisme tersebut, dapat dilakukan secara personal oleh si Nakhoda atau dengan meminta bantuan pendampingan kepada pengurus Serikat Pekerja (jika anda adalah anggota serikat pekerja).


Selain upaya penuntutan hak sesuai mekanisme di atas, Nakhoda dan/atau serikat pekerjanya juga dapat melaporkan pemilik kapal dan/atau operator kapal ‘pengusaha/perusahaan’ kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar perusahaan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU Pelayaran yang menyatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2), … dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. denda administratif; c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat; e. tidak diberikan sertifikat; atau f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.”

Upaya pidananya, Nakhoda atau serikat pekerjanya dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan mengacu pada Pasal 311 UU Pelayaran yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Adapun Pasal 138 ayat (4) menyatakan “Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.”

Demikian artikel ini dipublikasikan sebagai bahan edukasi bagi Nakhoda khususnya Anggota Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) dan Nakhoda pada umumnya. Semoga bermanfaat.


Pacitan, 12 Juni 2019,

Penulis,

Imam Syafi’i (Ketua Adkumham PPI).