Opini Pelaut: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jangan Sampai Berubah Menjadi UU CILAKA !

Jakarta, PPI News – Opini | Pemerintah Indonesia sedang gencar mewacanakan Omnibus Law dapat diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah wacana tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang marak diberitakan di media, akhir-akhir ini.

Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Pemerintah dalam wacananya tersebut, mendapat penolakan tegas dari beberapa kalangan serikat pekerja terkait Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang dinilai merugikan klass pekerja/buruh seperti kabar pesangon akan diminimalisir, upah bulanan menjadi upah per jam, status hubungan kerja yang lebih fleksibel, pidana perburuhan akan berubah menjadi sanksi administratif, dll.

Meskipun hal di atas belum sepenuhnya dapat diaminkan karena belum adanya draft resmi yang diterima DPR, tetapi jika dilansir dari beberapa media yang memberitakan, poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah lebih mengarah keberpihakannya terhadap kaum pengusaha dengan dalih untuk menggenjot arus investasi. Bagi klass pekerja/buruh, hal tersebut patut menjadi kewaspadaan untuk disikapi secara tegas.

Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) yang merupakan serikat pekerja sektoral “pelaut” merasa perlu untuk terlibat dalam mengkritisi wacana pemerintah Indonesia terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan klass pekerja/ buruh. 

Hal tersebut, didasarkan pada ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di mana dalam Pasal 337 menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.”

Selama ini persoalan ketenagakerjaan pelaut, jika dalam hubungan kerja terjadi perselisihan, maka ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lah yang dipakai sebagai dasar pelaut menuntut pengusaha yang melakukan pelanggaran ketenagakerjaan seperti misalnya tuntutan kekurangan upah, pesangon, pemutusan hubungan kerja sepihak, dll. Jika ketentuan-ketentuan tersebut nantinya diminimalisir atau bahkan dihilangkan via Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja klaster ketenagakerjaan, maka para pelaut dipastikan pula akan menolak dengan tegas kebijakan tersebut.

Sebenarnya, yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri bisa menikmati standar upah minimum sektoral dan nasional, bukan malah terdengar kabar akan menghapuskan upah minimum sektoral. 

Selain itu, alasan menggenjot arus investasi dinilai kurang relevan jika upaya genjotan itu tidak dibarengi dengan ketegasan hukum. Bukan tidak mungkin praktik easy hiring easy firing (mudah mempekerjakan, mudah memberhentikan) justru akan berdampak dengan bertumpuknya perselisihan ketenagakerjaan yang nantinya justru menambah pekerjaan rumah untuk diselesaikan oleh pemerintah. 

Kiranya, pemerintah dalam mewacanakan pembentukan aturan dapat mendengarkan aspirasi publik. Apalagi terkait ketenagakerjaan, itu banyak pihak dan haruslah melalui proses Tripartit. Jangan sampai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja berubah menjadi UU CILAKA !


Penulis: Imam Syafi’i

Ketua Adkumham DPP PPI

Admin PPI News