Penyidik Ditreskrimsus PMJ Diminta Koordinasi Dengan Kemnaker Terkait LP Dugaan 40 ABK Korban TPPO

Jakarta, PPI News – Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kedua menyampaikan rencana tindak lanjut terkait laporan polisi yang dilakukan oleh Ketua Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI).

Penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap saksi korban lainnya, melakukan klarifikasi terhadap saksi terlapor, melakukan klarifikasi terhadap pihak rumah sakit sukmul sisma medika dan erka medika, dan melakukan koordinasi dengan Ditjen AHU Kemenkumham terkait legalitas perusahaan.

Hal di atas merupakan bentuk tindak lanjut atas laporan polisi di Bareskrim Polri tentang dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 40 Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan yang dilaporkan pada Januari 2019 lalu.

Sementara ini, para saksi korban yang telah dimintai keterangan oleh penyidik sebanyak 23 saksi korban dan saksi korban lainnya masih menunggu jadwal pemanggilan selanjutnya.

Menyikapi SP2HP tersebut, PPI apresiasi langkah yang telah dilakukan oleh penyidik dalam menindaklanjuti laporan polisi tersebut dan menyarankan kepada penyidik agar juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Penyidik disarankan berkoordinasi dengan Kemnaker. Ada dua Ditjen yang perlu penyidik koordinasikan, yakni Ditjen PHI dan JSK serta Ditjen Binapenta dan PKK. Hal tersebut perlu dilakukan oleh penyidik untuk mengkonfirmasi perihal surat keterangan tentang legalitas perusahaan yang tidak terdaftar sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia sebagaimana ketentuan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan oleh Dit. PTKLN-Ditjen Binapenta dan PKK.

Selain berkoordinasi dengan Dit. PTKLN-Ditjen Binapenta dan PKK, Penyidik juga perlu berkoordinasi dengan Dit. PPPHI-Ditjen PHI dan JSK terkait dengan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Kemnaker yang telah diterbitkan perihal hak-hak ketenagakerjaan para saksi korban yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Anjuran tersebut diterbitkan oleh Mediator pada tanggal 31 Januari 2019 setelah deadlock dalam upaya penyelesaian hak melalui jalur mediasi. Dalam Anjuran mediator tersebut, mediator menganjurkan agar pihak perusahaan membayar hak-hak para pekerja sesuai dengan perjanjian kerja laut (PKL) yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan total sekitar 350 ribu USD atau sekitar Rp. 4,9 M (nilai tukar 1 USD : Rp. 14.000).

Korelasi penyidik berkoordinasi dengan Ditjen PHI dan JSK soal Anjuran itu adalah agar minimal anjuran tersebut dapat dijadikan salah satu acuan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang kaitannya sebagai pelengkap berita acara pemeriksaan mengenai hak-hak para saksi korban, mengingat korban perdagangan orang berhak atas restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasannya pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang menyatakan bahwa “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.” dan “Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. …”

Admin PPI News