Perkara TPPO 40 ABK, Penyidik Diminta Jadikan Anjuran Sebagai Bukti Penunjang

Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa 40 Pekerja Migran Indonesia “Pelaut pada kapal penangkap ikan” di Negara/Perairan Somalia dan Jepang telah dilaporkan oleh Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) ke Bareskrim Polri pada 14 Januari 2019 terus bergulir.

Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) keempat yang diterima oleh Ketua Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia PPI, Imam Syafi’i selaku pihak Saksi Pelapor dalam perkara tersebut menjelaskan bahwa salah satu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Tim Penyidik adalah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK).

“Ya, jadi dalam laporan, PPI melampirkan bukti pendukung berupa surat keterangan dari pihak Binapenta & PKK bahwa perusahaan (Saksi Terlapor) merupakan perusahaan yang tidak terdaftar sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sebagaimana UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dari Menteri Ketenagakerjaan. Mungkin dalam kapasitas untuk mengecek kebenaran surat itu, Tim Penyidik akan melakukan koordinasi dengan Binapenta,” ucap Imam Syafi’i, Minggu (15/12/19).

Selain akan melakukan itu, lanjut Imam, Tim Penyidik juga masih akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap Saksi Korban lainnya yang belum dimintai keterangan serta akan melakukan koordinasi dengan Saksi Ahli TPPO.

PPI, kata Imam, mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan dalam melakukan penyelidikan, utamanya adalah koordinasi dengan Binapenta yang merupakan rekomendasi PPI menanggapi SP2HP ketiga.

Hal lain yang perlu dilakukan oleh Tim Penyidik, PPI menyarankan agar juga melakukan koordinasi dengan Kemnaker up. Ditjen PHI & JSK. Mengingat, sebelum kasus ini bergulir di ranah pidana, PPI juga telah melakukan pendampingan terhadap para Saksi Korban berproses di Perdata Khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) melalui Sidang Mediasi, tetapi deadlock dan bermuara dengan terbitnya Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial.

“Isi Anjuran Mediator Kemnaker menganjurkan agar perusahaan membayar hak-hak para pekerja yang belum dibayar selama bekerja di atas kapal penangkap ikan dan membayar ganti rugi sisa kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kisaran total kerugian dikonversi ke mata uang rupiah sebesar Rp. 5 Miliar. Hal tersebut dudasarkan dari Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai hukum yang mengikat antara pihak perusahaan dengan para pekerja,” ungkap Imam.

PPI mendasarkan Anjuran Mediator tersebut dapat dijadikan bukti penunjang oleh Tim Penyidik sebagai bukti adanya kerugian materiil dan imateriil para Saksi Korban.

Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi tersebut berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.”

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. …”

Sedangkan Penjelasan ayat (2) mempertegas Pasal 48 ayat (2) huruf d (kerugian lain) yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘Kerugian lain’ dalam ketentuan ini misalnya: a. kehilangan harta milik; b. biaya transportasi dasar; c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.”

Selain apresiasi kepada Tim Penyidik, PPI juga mengapresiasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sejauh ini telah aktif mengawal serta memberikan bantuan perlindungan hak prosedural dan penuntutan restitusi. Dari 40 Saksi Korban, LPSK melalui Rapat Paripurna telah memutuskan bahwa 33 dari 40 orang telah disetujui permintaan perlindungannya dan penuntutan restitusinya.

Sisanya belum dapat diterima karena masih belum lengkap dokumennya, tetapi 7 orang tersebut (yang belum diterima) sedang diupayakan agar diterima dengan catatan melengkapi berkas kekurangan permohonan.

“Kami (PPI) harap LPSK juga dapat pertimbangkan adanya Surat Anjuran Mediator Kemnaker. Di surat itu jelas hak-hak para Saksi Korban. Meskipun Anjuran Mediator tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi minimal LPSK dapat menjadikannya sebagai dasar penghitungan restitusi diluar kerugian lain yang diderita para Saksi Korban,” pungkas Imam.

Sumber Utama: http://samudranesia.id/ppi-kemnaker-akan-dilibatkan-ungkap-kasus-dugaan-tppo-40-abk/