PHK dengan alasan kapal dijual, Mediator Anjurkan Pengusaha Bayar Pesangon Kepada Pelaut

Jakarta, PPI News – Mediator Hubungan Industrial pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara menganjurkan kepada perusahaan PT. Samudera Bahari bersedia untuk memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada pihak pekerja Sdr. Riski Abadi dan Sdr. Nasfar berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp. 40. 000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Surat Anjuran tersebut diterima oleh DPP Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) selaku kuasa hukum para pekerja pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan nomor surat: 3374/-1.831 tertanggal 10 Oktober 2019, yang isinya menganjurkan agar para pekerja bersedia menerima kompensasi sebagaimana dijelaskan di atas, dan apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran tersebut, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memberikan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial.

Bahwa permasalahan tersebut di atas terjadi ketika pada tanggal 1 Maret 2019 para pekerja tiba-tiba diberhentikan secara sepihak dengan alasan kapal telah dijual dan para pekerja tidak diberikan hak pesangon atas PHK tersebut.

Bahwa para pekerja sebelumnya dipekerjakan di atas kapal SPOB Pangrango pada Februari 2018 silam dan di PHK pada Maret 2019. Atas PHK tersebut para pekerja melalui PPI kemudian melakukan penyelesaian melalui perundingan bipartit, yang kemudian perundingan tersebut tidak menemukan penyelesaian karena dua kali surat permintaan perundingan bipartit dari PPI tidak mendapat respon dari pihak perusahaan, yang akhirnya PPI mencatatkan perselisihan tersebut kepada kantor Sudinnakertrans Jakarta Utara.

Terhadap surat Anjuran tersebut, para pekerja melalui PPI sudah mengirimkan surat jawaban atas Anjuran kepada Sudinnakertrans Jakarta Utara dan ditembuskan kepada pihak perusahaan dengan harapan agar pihak perusahaan dapat menerima isi Anjuran dan melaksanakan kewajibannya tersebut, namun apabila dalam jangka waktu 10 hari pihak perusahaan tidak melaksanakan Anjuran itu, maka dipastikan para pekerja melalui PPI akan melakukan gugatan perselihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh hak-haknya.

Admin PPI News