PHK Usia Pensiun, PT Sudjaca Diminta Bayar Hak UP, UPMK, dan UPH kepada Enam Pelaut

Jakarta, PPI News – ADVOKASI KASUS ===> Perselisihan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun antara enam orang pelaut anggota Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) dengan PT. Sudjaca Palembang tengah memasuki tahap sidang mediasi di kantor Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan. 


Sebelumnya, dua kali surat permintaan perundingan bipartit yang dilayangkan oleh Tim Advokasi PPI tidak mendapatkan respon dari pihak perusahaan, sehingga perselisihan dilanjutkan (dicatatkan) di Kementerian Ketenagakerjaan untuk diselesaikan melalui jalur sidang mediasi (tripartit).


Perselisihan tersebut bermula ketika keenam pelaut itu diberhentikan (PHK) oleh perusahaan dan perusahaan hanya menawarkan uang kompensasi (jasa) sebesar Rp. 137.494.000 untuk keenam orang tersebut. 


Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh para pelaut dengan alasan bahwa hak-hak mereka lebih dari itu karena mereka sudah bekerja antara 8 hingga 38 tahun secara terus menerus (tidak terputus-putus), sehingga menurut mereka hak-hak yang harusnya perusahaan bayarkan adalah hak uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH) yang menurut mereka jumlah totalnya untuk enam orang sebesar Rp. 740.728.400. Hak tersebut, belum termasuk hak gaji berjalan di bulan Desember, Januari, dan Februari 2020 yang belum dibayar.


“Pertemuan pertama di Kemnaker, Mediator menyarankan agar dilakukan perundingan kembali antara PPI dan Perusahaan. Tetapi ditunggu selama 2 minggu, tidak ada respon dari perusahaan sehingga kemudian Mediator kembali memanggil perusahaan untuk dilakukan sidang mediasi,” ujar Wasekjend PPI, Syofyan.


Pada sidang mediasi pertama, hadir di Kemnaker PPI diwakili oleh Wasekjend, Syofyan dan 4 orang perwakilan pelaut.
“Mediasi pertama perusahaan hadir dan menyatakan akan menyampaikan tuntutan para pelaut kepada pimpinan perusahaan,” kata Syofyan.


Syofyan menyatakan bahwa tuntutan para pelaut merupakan tuntutan yang telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Secara khusus, ketentuan pesangon telah diatur bahwa pelaut berhak atas hak pesangon sebagaimana ketentuan tersebut seharusnya termuat dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, Penjelasan Pasal 18 ayat (2).


Bahwa, lanjut Syofyan, regulasi pelayaran telah diatur secara khusus (Lex Specialist) melalui UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pelayaran beserta aturan turunannya, namun ketentuan mengenai pesangon dan ketenagakerjaan pelaut tidak diatur secara lengkap dan detail, baik di UU No. 17/2008 maupun dalam PP No. 7/2000, sehingga berlakulah regulasi generalis (umum). 


UU No. 17 Tahun 2008 (Lex Specilaist) tentang Pelayaran, Pasal 337 menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.” , artinya apabila ada perselisihan “sengketa” ketenagakerjaan pelaut (hak-hak ketenagakerjaannya) mengacu pada ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 


Selanjutnya, persoalan hak UP, UPMK, dan UPH yang dituntut para pelaut telah diakomodir secara lengkap dan detail dalam UU Ketenagakerjaan, Pasal 156. 


Menurut Syofyan, terkait PHK karena memasuki usia pensiun, pelaut berhak atas 2 x UP, 1 x UPMK, dan 1 x UPH, apabila pengusaha tidak mengikutsertakan pelaut pada program pensiun. Namun apabila perusahaan tidak mengikutsertakan pelaut pada program pensiun, pengusaha wajib memberikan hak-hak para pelaut sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (5). 


Apabila pengusaha tidak melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (5), maka ada sanksi pidana yang mengatur, yakni Pasal 184 yang menyatakan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana kejahatan.”


Syofyan meminta kepada perusahaan PT. Sudjaca Palembang agar dapat memberikan hak-hak para pelaut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perselisihan dinyatakan selesai. 


“Mediasi lanjutan digelar di Kemnaker pada Selasa, 3 Maret 2020. Semoga ada penyelesaian antara para pihak,” pungkas Syofyan.

Admin PPI News