Polri Diminta Usut Tuntas Laporan Dugaan TPPO 40 Pelaut Perikanan
Foto kondisi para ABK WNI yang sempat ditampung pada palka penyimpan ikan sebelum akhirnya kasus terungkap dan para ABK dipulangkan ke Tanah Air.

Jakarta, PPI News – Kepolisian Republik Indonesia diharapkan mampu mengusut tuntas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 40 Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan yang telah menjadi korban perlakuan tidak manusiawi selama bekerja di atas kapal penangkap ikan di perairan Somalia dan Jepang, yang saat ini perkara tersebut telah dilaporkan oleh Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) kepada Bareskrim Polri dengan bukti Laporan Polisi Nomor: LP/B/0062/I/2019/BARESKRIM pada tanggal 14 Januari 2019 lalu.

Sejak dilaporkan, perkara tersebut hingga detik ini, pelapor belum menerima update terbaru. Info terakhir, perkara itu telah dilimpahkan oleh Bareskrim Polri kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) Up. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) sesuai bukti surat pelimpahan laporan polisi Nomor: B/591/I/RES 7.4/2019/Bareskrim tanggal 21 Januari 2019.


Dalam laporannya, Tim Advokasi melaporkan perusahaan perekrut dan pengirim ke-40 pelaut perikanan tersebut dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).


Pasal 2 Ayat (1):Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaankekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratanutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).


Pasal 13: (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baikberdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.


Kasus tersebut bermula ketika PPI menerima pengaduan dari R, salah satu korban melalui sosial media facebook. Dirinya melaporkan bahwa ia berada di atas kapal penangkap ikan di perairan Somalia hidup dan bekerja dengan kondisi yang tidak manusiawi. 


“Saya sudah beberapa bulan tidak bisa mandi karena kamar mandi dikunci oleh kapten kapal tanpa alasan yang jelas. Bahkan saya dan teman-teman ABK Indonesia lainnya setiap hari meminum air AC, tetapi ABK dari China bisa menikmati air mineral botol. Selain itu, gaji saya juga tidak dibayar sesuai dengan perjanjian,” ujar R, ketika pertama kali mengadu melalui FB.


Masih menurut R, dirinya bisa mengakses FB setelah ia menukar HP nya kepada warga setempat saat posisi kapal jangkaran (berlabuh di dekat pelabuhan) dengan kartu perdana (simcard) dan kuota internet. Kemudian ia meminjam HP teman sekapalnya untuk membuka internet dan mengadu melalui FB kepada KBRI Nairobi dan PPI. Selain itu, R juga menghubungi pihak keluarganya di Banten agar pihak keluarganya membuat pengaduan resmi ke PPI dan didampingi membuat pengaduan ke Kementerian Luar Negeri.

Berikut cuplikan video hasil wawancara AFP News Agency.

Admin PPI News