PPI Gugat Perusahaan Pelayaran di PHI PN Jakarta Pusat

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) menggugat perusahaan pelayaran PT. Budi Mulia Bahtera Santosa di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan terhadap Sdr. DFBS (pelaut) selaku Anggota PPI.

PPI dalam gugatannya yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan dengan Nomor Perkara: 361/PHI.SUS.PHI/2019/PN.JKT.PST melalui Jurusita Pengganti pada tanggal 20 November 2019 telah menyerahkan Relaas Panggilan Sidang (RPS) pertama yang akan digelar pada hari Senin (25/11/2019).

Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman menyatakan bahwa gugatan tersebut dilakukan setelah sebelumnya para pihak mengalami deadlock pada saat melakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat bipartit dan tripartit, sehingga berbekal Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Sudinnakertrans Jakarta Utara serta bukti-bukti pendukung, gugatan akhirnya dilayangkan.

“Ya, bipartit dan tripartit sudah dilakukan, namun gagal menemukan penyelesian. Maka sesuai UU No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kami lanjutkan ke peradilan dengan harapan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap status hubungan kerja dan hak-hak Anggota kita yang di PHK itu,” ujar Nur Rohman, Minggu (24/11/2019).

Menurut Nur Rohman sesuai dengan kronologi kejadian yang didapat, bahwa Penggugat melakukan hubungan/ikatan kerja dengan perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan waktu tertentu (kontrak) selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 02 November 2018 dan ditempatkan di atas kapal KM. Budi Mulya 69 dengan jabatan sebagai Mualim II.

Sesuai kronologi, lanjut Nur Rohamn, masalah berawal ketika Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 19.00 WIB posisi kapal di Merak, Banten Penggugat mendapat telepon dari Personalia Tergugat yang menyampaikan bahwa Penggugat diminta OFF  (turun dari kapal) dengan alasan bahwa pengganti Penggugat (orang lama di perusahaan) sudah selesai sekolah (pendidikan dan pelatihan) diklatnya dan akan kembali dipekerjakan oleh Tergugat di kapal tersebut.

“Akibat kejadian itu, Penggugat melalui PPI menuntut perusahaan selaku Tergugat agar membayar ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 337 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran junto Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” pungkas Nur Rohman.

Admin PPI News