PPI Imbau Ship Manning Agency: PKL Wajib Gunakan Bahasa Indonesia !

Jakarta, PPI News – Perusahaan jasa perekrutan dan penempatan awak kapal (Ship Manning Agency) ke luar negeri dan/atau Asosiasinya diminta agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan penerapan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL)


Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) dalam kegiatan advokasi kasus, menemukan PKL tidak terdapat (menggunakan) bahasa Indonesia. Tetapi hanya menggunakan bahasa asing (Inggris). 


Hal di atas jika terus berlanjut “dibiarkan”, dapat berpotensi merugikan pihak awak kapal ketika muncul perselisihan. Sebab, perjanjian dimaksud akan sulit diterima oleh pengadilan di Indonesia dan tentunya semakin menambah “panjang” birokrasi dalam proses penyelesaian perselisihan, serta biaya jika harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh Penterjemah Tersumpah. 


Terkait dalam suatu perjanjian mengenai kewajiban menggunakan bahasa Indonesia telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan “UU Bahasa”.


UU Bahasa, Pasal 31 menyatakan bahwa “(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.” 


DanPenjelasan Pasal 31 menyatakan bahwa “Ayat (1): Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. Ayat (2): Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.”


Selain diatur dalam UU Bahasa, dalam kaitan ketenagakerjaan juga telah diatur melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terdapat pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.”


Bahkan secara khusus, di bidang pelayaran pun telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 84/2013, Bagian Ketiga, Perjanjian Kerja Laut (PKL), Pasal 21 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja Laut untuk penempatan pelaut pada kapal berbendera asing wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.”


Selain imbauan kepada para Ship Manning Agency  dan/atau Asosianya, PPI juga mengimbau kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kepelautan (Kemnaker dan Kemenhub), agar lebih optimal dan serius dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi atas kebijakan yang telah diterbitkannya tersebut.

Admin PPI News