PPI Minta Komisi IX DPR Panggil Menhub, Menaker, BPJS, dan INSA Bahas Kesejahteraan Pelaut Dalam Negeri

“BERCITA-CITA MEWUJUDKAN PELAUT INDONESIA YANG CERDAS, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR”

#SIARAN_PERS

Pergerakan Pelaut Indonesia Minta Komisi IX DPR Panggil Menhub, Menaker, BPJS, dan INSA Bahas Kesejahteraan Pelaut Dalam Negeri

Jakarta, Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) meminta Komisi IX DPR RI yang membidangi “ruang lingkup” Ketenagakerjaan dan kesehatan memanggil instansi-instansi yang terkait dengan persoalan pelaut Indonesia, khusunya pelaut yang bekerja pada kapal-kapal dalam negeri.

Selama ini, nasib pelaut yang bekerja di dalam negeri bagaikan anak tiri di negeri sendiri. Pengupahan pelaut yang tidak layak, praktek pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha pelayaran secara sepihak, tidak adanya hak tunjangan hari raya (THR) keagamaan, ketidakjelasan hak uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) apabila terjadi pengakhiran hubungan kerja, perjanjian kerja laut (PKL) yang memberatkan pelaut, hingga persoalan hak jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak dapat dinikmati oleh pelaut selaku pekerja di kapal, yang semestinya hal itu menjadi tanggung jawab pengusaha pelayaran selaku pihak pemberi kerja.

Kondisi ketenagakerjaan “hubungan industrial” pelaut yang saat ini tidak harmonis, dinamis, dan berkeadilan tersebut menjadi semakin miris ketika pihak regulator justru terlihat asik saling tarik menarik dan merasa menjadi pihak yang paling berwenang terhadap tata kelola baik penempatan maupun perlindungan pelaut Indonesia yang seharusnya menjadi komitmen bersama untuk ditingkatkan.

Bicara regulasi, sesuai dengan UU terbaru, yakni UU No. 15 tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) telah sangat jelas bahwa secara umum beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia telah sesuai (comply) dengan substansi Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958); dan

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sejak terbentuk pada 2016 dan tercatat sebagai serikat pekerja sesuai ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada awal tahun 2017, sediktnya PPI telah menerima pengaduan kasus pelaut sebanyak 500 pengaduan. Mayoritas pengaduan adalah persoalan ketenagakerjaan yang meliputi upah tidak layak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, upah tidak dibayar, kecelakaan kerja tidak mendapatkan asuransi, tidak diikutsertakan sebagai peserta program jaminan sosial, hingga soal pemberangusan hak berserikat atau Union Busting.

Bahwa, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 337 secara tegas menyatakan “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”

Bahwa, PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, Pasal 22 ayat (1) menyatakan “Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa, Pengawasan terkait perlindungan kerja terhadap pekerja di bidang transportasi, salah satunya bidang pelayaran dilakukan oleh menteri di bidang perhubungan dan menteri di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut diatur dalam PP No. 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi :

 Pasal 2
(1) Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:
a. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
c. sumber daya manusia di bidang pelayaran;
d. sumber daya manusia di bidang penerbangan; dan
e. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.

(2) Sumber dayamanusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, Penyedia Jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

 Pasal 35
(1) Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan Perlindungan Kerja dalam bentuk:
a. Kesejahteraan;
b. keselamatan kerja; dan
c. kesehatan kerja.

(2) Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.

 Pasal 36
(1) Perlindungan atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit berupa:
a. upah atau gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensi di bidang transportasi; dan
c. asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang-bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pasal 40
Setiap tenaga kerja di bidang transportasi berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pasal 41
(1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(2) Apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pemberian jaminan Perlindungan Kerja terhadap tenaga kerja di bidang transportasi.

(3) Pemberian fasilitas jaminan Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaannya dibebankan kepada Pemberi Kerja yang bersangkutan.

 Pasal 42
(1) Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dan tenaga kerja di bidang transportasi.

(2) Perjanjian kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban Pemberi Kerja;
b. hak dan kewajiban tenaga kerja;
c. pelatihan kerja di bidang transportasi yang wajib dilaksanakan;
d. pemeriksaan kesehatan yang wajib dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang transportasi;
e. waktu kerja dan waktu istirahat; dan
f. jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang transportasi.

 Pasal 43
(1) Menteri menetapkan waktu kerja bagi sumber daya manusia di bidang transportasi.

(2) Dalam menetapkan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mempertimbangkan:
a. keselamatan, keamanan, dan keandalan penyelenggaraan transportasi;
b. perlindungan kesehatan tenaga kerja transportasi;
c. kesinambungan pelayanan transportasi;
d. kepentingan Pemberi Kerja; dan
e. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan di bidang ketenagakerjaan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami, PPI selaku serikat pekerja/serikat buruh “Pelaut” yang mempunyai Visi “Bercita-cita mewujudkan pelaut Indonesia yang cerdas, bermartabat, adil dan makmur” meminta kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI untuk memanggil Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) selaku pemerintah, Indonesian National Shipowners Association (INSA) selaku asosiasi pengusaha pelayaran dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna membahas permasalahan ketenagakerjaan dan jaminan sosial pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri demi terciptanya hubungan industrial kepelautan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sebagaimana mandat konstitusi.

Download file : Siaran Pers PPI