PPI: Pemerintah Jangan Lupakan Pengupahan Pelaut !

Oleh: Imam Syafi’i*

Pada tanggal 21 bulan Februari tahun 2000, Pemerintah telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut “PP Kepelautan”.

PP Kepelautan merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran “Lama” (saat ini telah diubah dengan penggantinya, yakni UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut “UU Pelayaran”. Meskipun PP Kepelautan merupakan aturan turunan dari UU Pelayaran “Lama”, tetapi sampai detik ini masih berlaku karena belum ada penggantinya.

Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan PP Kepelautan, Pasal 1 ayat (1).

Dalam ketentuan PP Kepelautan, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil”. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan bahwa “Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal”.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Pelaut itu merupakan “Profesi” sebutan yang melekat pada diri setiap orang yang memiliki sertifikasi baik keahlian maupun keterampilan sebagai awak kapal. Sedangkan Awak Kapal adalah makna lain dari Pekerja/Buruh “sektor pelayaran” pada saat si Pelaut tersebut sedang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal atau sedang dalam hubungan/ikatan kerja sesuai dengan jabatannya berdasarkan kualifikasinya.

Pengupahan Pelaut

Asas Hukum Lex specialis derogat legi generaliadalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

Indonesia telah memiliki UU Pelayaran sebagai regulasi khusus yang mengatur tentang Pelayaran. UU Pelayaran, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.” Dalam konteks kesejahteraan awak kapal, hal tersebut menjadi suatu “bagian” unsur dari terpenuhinya kelaiklautan kapal.

UU Pelayaran, Pasal 1 ayat (33) menyatakan bahwa “Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.”

Soal Pengupahan, PP Kepelautan, Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”. Jika mengacu pada ketentuan pasal tersebut, artinya aturan pelayaran yang dianggap sebagai aturan lex specialis, belum sepenuhnya mengakomodir perlindungan pelaut, salah satunya dari sisi pengupahan, yang ternyata persoalan upah bagi awak kapal dimandatkan oleh PP Kepeluatan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal tersebut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, yang kemudian penetapannya ditetapkan oleh Gubernur untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) dan oleh Bupati/Walikota untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Hal tersebut pun didukung secara tegas oleh UU Pelayaran, Pasal 337 yang menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.”

Bahwa berdasarkan hal di atas mengenai asas hukum Lex Specialis di sektor pelayaran, hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di bidang pelayaran secara tegas tetap mengacu “dilaksanakan” sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yakni UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. peraturan pelaksanaannya).

Permasalahan yang muncul, para pelaut merasa atau menganggap bahwa ketentuan upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah jika mengacu pada ketentuan UMP atau UMK tidaklah (belum sepenuhnya) tepat. Mengingat pekerjaan pelaut merupakan pekerjaan yang dilakukan di atas perairan yang berpindah-pindah dari satu kab/kota ke kab/kota lainnya (lintas kab/kota) di satu provinsi, dari satu provinsi ke provinsi lainnya (lintas provinsi), lintas negara, dan bahkan lintas benua. Ironisnya, jangankan untuk pelaut diperhatikan melalui suatu regulasi (khusus)tentang pengupahan pelaut dalam negeri, yang sudah jelas dinyatakan dalam PP Kepelautan, Pasal 22 ayat (1) saja, kerap dilanggar oleh para pengusaha di bidang pelayaran dengan memberi upah kepada pelaut di bawah ketentuan UMP/UMK.

Salah satu penunjang terimplementasinya regulasi di lapangan, salah satunya adalah berjalan (maksimal) atau tidaknya pengawasan, baik pengawasan terhadap perusahaannya maupun pengawasan di tempat kerjanya (kapal-kapal). Secara regulasi, persolaan mengenai pengawasan perlindungan kerja di sektor transportasi termasuk di bidang pelayaran, telah di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi “PP SDM Transportasi”.

PP SDM Transportasi, Bagian Kesatu, Perlindungan Kerja, Pasal 35 menyatakan bahwa “(1). Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan Perlindungan Kerja dalam bentuk: a. kesejahteraan; b. keselamatan kerja; dan c. kesehatan kerja. (2). Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.”

Kemudian, pada Pasal 36 menyatakan bahwa “(1). Perlindungan atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit berupa: a. upah atau gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensi di bidang transportasi; dan c. asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang-bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja. (2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri (Menteri di bidang transportasi/perhubungan) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan (Menteri Ketenagakerjaan) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.”

Sebagai upaya propaganda di social mediamengenai pengupahan pelaut (dalam negeri), PPI telah membuat sebuah Petisi Online“Tetapkan standar upah minimum “sektoral nasional” pelaut Indonesia” dengan linkTautan:https://www.change.org/p/kementerian-ketenagakerjaan-tetapkan-standar-upah-minimum-sektoral-nasional-pelaut-indonesia.

Petisi tersebut dibuat sebagai bentuk protes PPI terhadap pemerintah yang dinilai melupakan jasa pelaut selaku pekerja di atas kapal, operator kapal “pengemudi kapal” pendukung dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia yang telah membantu negara mengangkut barang atau penumpang dari satu pulau ke pulau lainnya dengan resiko kerja yang begitu besar, tetapi tidak diperhatikan soal peningkatan kesejahterannya.

Sebagai contoh di Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019 pada tanggal 22 Januari 2019 yang telah diundangkan pada tanggal 23 Januari 2019, tetapi lihat saja dalam Pergub tersebut tidak terdapat sektor pelayaran. Miris!

Pergub DKI Jakarta No. 6/2019 merupakan pengejawantahan dari Pasal 49 Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi untuk tahun 2019 setelah mendapatkan hasil kesepakatan/perundingan dari Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja/buruh pada sektor yang bersangkutan.

Pergub tersebut terdiri dari 5 (lima) pasal dan 1 (satu) lampiran untuk menjelaskan lebih rinci sektor atau sub sektor. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2019 ditetapkan dalam sektor atau sub sektor, yang meliputi: a. sektor bangunan dan pekerjaan umum; b. sektor kimia, energi dan pertambangan; c. sektor logam, elektronik dan mesin; d. sektor otomotif; e. sektor asuransi dan perbankan; f. sektor makanan dan minuman; g. sektor farmasi dan kesehatan; h. sektor tekstil, sandang dan kulit; i. sektor pariwisata; j. sektor telekomunikasi; dan k. sektor ritel.

Kesimpulan

Terkait pengupahan di sektor pelayaran, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga (K/L), khsusunya dengan Kementerian Perhubungan up. BPSDM Perhubungan untuk membahas mengenai pengupahan pelaut dalam negeri. Mengingat dasar penetapan upah minimum saat ini yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), lebih mengatur atau mengakomodir bagi pekerja/buruh pada umumnya (pabrik, dsb/darat).

Maka berkaitan dengan pelaut, penetapan upah minimum bagi pelaut diharapkan tidak hanya didasarkan pada KHL semata, melainkan juga perlu untuk mempertimbangkan kepemilikan “kualifikasi” sertifikasinya (keahlian dan keterampilan), yang pengambilannya harus melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang membutuhkan biaya tidak sedikit serta waktu yang tidak sebentar, perlu dipertimbangkan bagi pemerintah agar hal tersebut dapat masuk menjadi tunjangan sertifikasi yang terakomodir menjadi kewajiban pengusaha di bidang pelayaran sebagai satu kesatuan dengan standar upah minimum sektoral nasional bagi pelaut dalam negeri dan ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi;

Terhadap fakta-fakta di lapangan mengenai pelaut dalam negeri yang didapatkan masih mendapatkan upah bulanan di bawah UMP/UMK, pemerintah dalam hal ini Kemnaker dan Kemenhub agar dapat melakukan pengawasan di lapangan secara maksimal. Berdasarkan keterangan mayoritas dari pelaut anggota PPI, peran Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK) atau Marine Inspector  Kemenhub dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan belum sampai menyentuh kepada titik persoalan mengenai aspek kesejahteraan awak kapal sebagai bagian dari kelaiklautan kapal. Hal tersebut, dimungkinkan karena faktor kekurangpahaman PPKK terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Di satu sisi, Pengawas Ketenagakerjaan atau Labour InspectionKemnaker pun hampir tidak terlihat perannya dalam pengawasan dan/atau mengawasi perusahaan-perusahaan di bidang pelayaran terkait dengan kepatuhan perusahaan terhadap norma-norma ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Maka sudah seyogyanya antara Kemnaker dan Kemenhub dapat merealisiasikan di lapangan mengenai pengawasan yang dilakukan berdasarkan kolaborasi dua kementerian tersebut sebagaimana ketentuan PP SDM Transportasi, Pasal 41 ayat (1).

*Penulis adalah Ketua Bidang Adkumham Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI)

Sumber Utama : http://samudranesia.id/pemerintah-lupa-pengupahan-pelaut/