PPI : SDM Pekerja Transportasi Perlu Dibina, Bukan Dibinasakan !

Jakarta, PPI News – Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi merupakan harapan cerah bagi pekerja di bidang transportasi setelah sekian lama pekerja di sektor yang menjadi urat nadi perekonomian negara dari sisi kesejahteraan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serasa dianaktirikan oleh pemerintah dan pengusaha.

“Sumber Daya Manusia Pekerja di Bidang Transportasi perlu di bina, bukan dibinasakan!” tegas Ketua Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Sabtu (24/11/18) di kantornya di kawasan Jakarta Utara.

PP 51/2012, Pasal 41 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”

Bahwa, dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) jelas mengamanatkan “Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan Perlindungan Kerja dalam bentuk: a. kesejahteraan; b. keselamatan kerja; dan c. kesehatan kerja” tetapi fakta di lapangan hal tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Salah satu penyebabnya karena minimnya pengawasan dari pemerintah serta tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut.

Untuk diketahui secara bersama, bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang prima, profesional, dan beretika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 268 dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 255 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 381 sampai dengan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

“PP No. 51/2012 terbit, salah satunya untuk mengakomodir perlindungan kerja meliputi kesejahteraan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja SDM di bidang lalau lintas dan angkutan jalan, SDM di bidang perkeretaapian, SDM di bidang pelayaran, SDM di bidang penerbangan dan SDM di bidang multimoda transportasi yang mencakup SDM yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi sebagaiman ketentuan Pasal 2 PP tersebut,” ungkap Imam.

Menurut Imam, di bidang pelayaran PP No. 51/2012 belum terasa implementasinya di lapangan. Sebagai contoh, terkait soal pengawasan perlindungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) junto Pasal 35 ayat (1) yang tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti bahwa selama ini tidak ada koordinasi antara kementerian ketenagakerjaan dengan kementerian perhubungan.

“Apakah selama ini ada petugas pengawas ketenagakerjaan yang naik ke kapal-kapal untuk menanyakan apakah di kapal-kapal itu para pekerjanya sudah diupah layak dan mendapatkan hak jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan?” tanya Imam.

Imam menambahkan, bicara soal pelayaran tidak hanya bicara soal keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim. Tetapi pemerintah juga perlu bicara tentang kesejahteraan dan kesehatan para pekerja kapal yang memiliki resiko kerja sangat tinggi (high risk).

Kedepan, Imam berharap pemerintah di bidang perhubungan dan ketenagakerjaan dapat bersama-sama berjuang demi terciptanya iklim ketenagakerjaan pelaut yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dengan melibatkan peran serikat pekerja di sektor transportasi untuk merumuskan regulasi-regulasi turunan dari PP 51/2012 entah itu peraturan/keputusan/surat keputusan bersama.

Admin PPI News