PPI: Soal Serikat, Pelaut Masih Merem. Soal Upah dan Jaminan Sosial Pelaut, Pemerintah Pura-Pura Merem!

Soal

Jakarta, PPI News – Kesadaran pelaut Indonesia terhadap pemahaman berserikat perlu terus dipupuk. Serikat Pekerja dalam hal tersebut memiliki andil besar untuk memberikan edukasi kepada para pelaut akan arti pentingnya berserikat. 
Berserikat adalah hak setiap pekerja, termasuk pelaut yang merupakan profesi dengan resiko kerja sangat tinggi. Hak berserikat telah diatur secara tersendiri melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 


Jumlah pelaut Indonesia yang diperkirakan sudah melebihi 1 juta orang, berbalik terbanding jumlahnya dengan keinginan dan kesadaran pelaut untuk mengenal, bergabung menjadi anggota, atau bahkan menawarkan diri untuk menjadi bagian sebagai pengurus pada serikat pekerja. 


Tentunya, dalam konteks keserikatpekerjaan di sektor pelayaran jelas berbeda dengan serikat pekerja pada umumnya (darat), karena pelaut tidak bekerja di perusahaan (misal, pabrik), melainkan pelaut bekerja di kapal. Kapal merupakan tempat kerja sekaligus tempat tinggal bagi para pelaut. 


Mungkin dapat dikatakan dalam hal sertifikasi kompetensi baik keahlian maupun keterampilan, pelaut lebih diprioritaskan karena terbukti sertifikat kompetensi pelaut (pelaut kapal niaga) telah diakui oleh dunia internasional melalui standarisasi dari regulasi yang diatur oleh International Maritime Organization (IMO), yang di Indonesia administratornya adalah Kementerian Perhubungan RI.


Tetapi apabila kita berbicara dari sisi ketenagakerjaannya, hingga detik ini perlindungan kerja bagi pelaut masih belum tersentuh oleh pemerintah. Bicara tentang pelaut yang bekerja di dalam negeri saja, kita masih menemukan banyaknya persoalan seperti standarisasi gaji pelaut dengan jabatan terendah yang masih mengacu pada ketentuan generalis (umum) atau upah minimum provinsi/kabupaten/kota (UMP/UMK), yang itupun masih banyak dilanggar oleh perusahaan-perusahaan pelayaran di dalam negeri. 


Selain upah, persoalan lain adalah tentang jaminan sosial pelaut. Indonesia telah memiliki UU yang mengatur tentang itu, yakni UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Junto UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang membagi BPJS menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Soal BPJS Ketenagakerjaan, memang tidak semua perusahaan melanggar hal itu (tidak mengikutsertakan pelautnya menjadi peserta BPJS-TK), ada yang patuh. Tetapi mayoritas tidak patuh dan mengabaikan aturan tersebut. Padahal aturan BPJS-TK itu wajib. Bahkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masa kerjanya sudah melebihi 6 bulan di Indonesia pengusaha sebagai pemberi kerja wajib mendaftarkan TKA tersebut menjadi peserta BPJS-TK. 

Penulis: Imam Syafi’i

Admin PPI News