PPI Sulut Beri Pemahaman Berserikat Kepada Anggotanya di Kapal KMP Lohoraung

Bitung, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (DPD PPI SULUT) memberikan pemahaman kepada para pelaut anggotanya yang bekerja di KMP. Lohoraung milik Perusahaan Daerah (PD) Pelayaran Sitaro tentang keselamatan kapal dan tentang muatan yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa di atas kapal.


Ketua PPI Sulut, Anwar Abdul Dalewa didampingi Bendahara, Alan Huvon Tuwolambung mendatangi kru kapal KMP. Lohoraung yang kebetulan saat ini kapal tersebut sedang dalam masa perbaikan (docking) di Pengedokan Korea di Bitung, Sulut. 


“Ya kami datang kunjungi Anggota kami yang bekerja di KMP. Lohoraung untuk berikan edukasi tentang hak dan kewajiban pelaut sebagai pekerja di atas kapal,” ujar Dalewa, Selasa (10/09/2019).


Menurut Dalewa kepada para Anggota, dirinya bersama Bendahara dalam kegiatan edukasi itu menyampaikan bahwa pentingnya menjaga rasa kekeluargaan di atas kapal. Memahami prosedur keluh kesah apabila ada perselisihan baik dengan sesama pekerja di kapal maupun dengan perusahaan harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik dan sesuai aturan. 


Dalewa menambahkan, sesuai UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Nakhoda adalah pimpinan tertinggi di atas kapal yang memiliki kewenangan tertentu sesuai UU. Para Kru kapal apabila mengalami perselisihan dengan pengusaha sebaiknya disampaikan melalui Nakhoda. Begitupun sebaliknya, pengusaha dapat menegur Kru kapal yang terbukti melakukan kesalahan melalui Nakhoda dan/atau ditembuskan kepada Serikat Pekerja apabila para Kru telah tergabung menjadi anggota serikat pekerja.
Terkait edukasi tentang muatan kapal, PPI Sulut mengimbau kepada para Anggotanya yang bekerja di KMP. Lohoraung agar mengutamakan keselamatan kapal. Salah satunya memahami tentang barang muatan yang boleh dibawa oleh tidak di kapal KMP (kapal motor penumpang). 


“Tentang barang berbahaya muatan kapal kan sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, khususnya di atur di Pasal 184 s/d Pasal 190. Jadi kawan-kawan dilarang membawa barang muatan sembarangan di kapal KMP, karena ketentuan soal muatan berbahaya sudah ada aturannya dibawa oleh kapal sesuai jenis peruntukkannya,” ungkap Dalewa.


Sementara itu, dikatakan oleh Bendahara PPI Sulut, Alan Huvon Tuwolambung, PD. Pelayaran Sitaro memiliki dua kapal KMP. Dari dua kapal tersebut kurang lebih terdapat sekitar 40 an pelaut sebagai pekerjanya. 


“Dari total Kru kapal yang kerja di PD. Pelayaran Sitaro tersebut, separuh lebih sudah menjadi Anggota PPI. Kami terus memberikan edukasi kepada para pelaut khususnya yang sudah jadi anggota dan umumnya kepada seluruh Kru kapal tersebut tentang manfaat dan pentingnya berserikat,” kata Alan.


Alan menambahkan bahwa apabila keanggotaan sudah mayoritas, PPI Sulut berencana untuk musyawarah dengan para Nakhoda dan Perwira dalam agenda Pembentukan PUK (Pimpinan Unit Kapal) PPI Sulut di PD Pelayaran Sitaro, yang kemudian apabila telah disepakati akan diberitahukan kepada pihak perusahaan dan tentunya hal itu akan diberitahukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Perhubungan serta Kesyahbandaran setempat. 


“Berserikat adalah cara terhormat pekerja untuk berjuang menuntut peningkatan kesejahteraan pelaut selaku pihak pekerja terhadap perusahaan. Selain itu, berserikat juga sangat bermanfaat demi terciptanya hubungan industrial kepelautan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,” papar Alan.


Alan juga mengingatkan bahwa selain menuntut peningkatan kesejahteraan melalui sarana serikat pekerja, para pelaut juga diharapkan untuk melakukan peningkatan dan mempertahankan skill kerjanya demi kemajuan perusahaan, karena hubungan kerja satu kesatuan, ada hak dan ada kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang oleh para pihak. 

Rilis : PPI Sulut

Admin PPI News