PPI Sulut Imbau PD Bangun Bitung Selesaikan Hak Pelaut yang di PHK

Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (DPD PPI SULUT) terus mengawal dan mengadvokasi jalannya perselisihan hubungan industrial “pemutusan hubungan kerja” yang telah dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan Daerah (PD) Bangun Bitung terhadap KK (39), pelaut anggota PPI yang bekerja pada kapal penyeberangan KMP Tude dengan jabatan Mualim I.

Berdasarkan kronologis kejadian yang dilaporkan, KK mulai bekerja di perusahaan daerah itu sejak tanggal 08 Februari hingga kemudian ia mengaku di PHK pada tanggal 30 September 2018 atau dalam masa kerja 7 tahun 7 bulan 28 hari.

“Saya di PHK secara sepihak dengan alasan bahwa saya telah melakukan penggelapan uang perusahaan. Tetapi alasan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh perusahaan,” ujar KK kepada PPI Sulut.

Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua PPI Sulut, Anwar Abdul Dalewa saat ini bersama pengurus lain sedang mendampingi KK dalam mencari solusi penyelesaian atas perselisihan yang sedang dialaminya itu.

Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, bahwa KK di PHK oleh PD. Bangun Bitung melalui surat PHK tertanggal 02 September 2018 yang pokok isinya menyatakan jika KK terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin Pasal 23 tingkat IV (empat) ayat 4 Peraturan Perusahaan Daerah Bangun Bitung No. 10 Tahun 2016, yakni ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan penggelapan uang perusahaan dari penagihan karcis penumpang dan muatan di KMP. Tude serta mendapatkan hasil dari penggelapan uang sebesar Rp. 8.400.000,- sehingga perusahaan mengalami kerugian dan akibatnya KK di PHK terhitung sejak 30 September 2018.

Dalam pendampingan advokasinya, PPI Sulut telah melakukan upaya penyelesaian melalui permintaan perundingan bipartit. Tetapi tidak menemukan solusi penyelesaian, hingga perselisihan tersebut kemudian dicatatkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung.

Bahwa pada tanggal 19 November 2018 Disnaker Kota Bitung melalui surat nomor : 943/561/DTK/HI/XI/2018 perihal : Panggilan Mediasi I yang dijadwalkan tanggal 24 November 2018, pihak perusahaan tidak hadir.

“Saya disarakan oleh pihak Disnaker untuk juga mengadukan kasus ini ke KSOP Bitung, agar pihak KSOP Bitung pun dapat membantu dalam mencari solusi penyelesaian perselisihan ini,” ungkap Anwar.

Anwar menyatakan berdasarkan arahan dari pihak Disnaker kemudian PPI Sulut melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak KSOP Bitung. KSOP Bitung melalui surat nomor : UM.003/6/07/KSOP.BTG-18 perihal : Mediasi Penyelesaian Perselisihan Pelaut memanggil pihak perusahaan dan PPI Sulut untuk mediasi pada tanggal 13 Desember 2018.

“Hasil mediasi di KSOP Bitung juga enggak selesai. Tuntutan hak-hak pekerja sekitar Rp. 90 Juta, tetapi pihak perusahaan hanya menyanggupi akan memberikan uang kemanusiaan sebesar Rp. 2 Juta saja. Ya itu jelas kami tolak karena tidak sesuai dan lagian perusahaan sampai sekarang belum bisa membuktikan apa yang dituduhkan kepada pekerja, jadi pekerja berhak atas hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Anwar.

PPI Sulut akan terus mengawal kasus tersebut hingga menemukan penyelesaian, salah satunya kembali meminta pihak Disnaker Kota Bitung untuk kembali memanggil pihak perusahaan guna dilakukan proses mediasi, apakah berujung pada perjanjian bersama jika selesai atau terbitnya surat anjuran dari Mediator yang kemudian bila tidak dipenuhi dapat dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat.

Selain akan melakukan hal di atas, PPI Sulut juga telah mengirimkan salinan dokumen kasus tersebut ke DPP PPI di Jakarta agar DPP PPI dapat membantu melaporkan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan.