RPP PenPel PMI Pelaut Dihimbau Tidak Tabrak UU Pelayaran & UU Perikanan

Jakarta, PPI News, Opini – Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2017. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 UU PPMI.

Salah satu pekerjaan rumah (PR) Pemerintah terkait itu adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan sebagaimana mandat Pasal 64 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan danpelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf cdiatur dengan Peraturan Pemerintah”

Bicara soal pelaut dan pelaut perikanan, tentunya ada beberapa kementerian yang terlibat “berwenang”. Bukan hanya Kementerian yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan saja. Tapi, peran dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan & Perikanan serta tentunya Kementerian Luar Negeri patut untuk dilibatkan, baik bicara persoalan teknis penempatan maupun pelindungan.

Penulis berpendapat, jangan sampai regulasi dibuat justru menambah tumpang tindih aturan makin menumpuk. Akibatnya pengusaha dan pelaut yang akan menjadi korban “korban regulasi dan birokrasi”.

Tentunya, baik pengusaha maupun pelaut menginginkan birokrasi yang singkat “tidak berbelit” dan pelindungan terhadap hak dan kewajibannya terakomodir dengan baik oleh pemerintah melalui lembaganya sebagai pelayan masyarakat.

Maka, hendaklah pemerintah melepaskan egonya masing-masing dan merapat dalam satu baris untuk hadir dalam kegalauan pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang selama ini belum terlindungi secara maksimal. 

Kasus perbudakan dan perdagangan 203 pelaut perikanan Indonesia di Perairan Karibia (Negara Trinidad & Tobago) pada 2012-2013 silam adalah potret buram penegakan hukum pemerintah Indonesia terhadap ratusan anak bangsa yang dijadikan budak di atas kapal tanpa gaji selama bertahun-tahun oleh perusahaan Tiongkok, yang hingga detik ini pemerintah belum bisa menyelesaikan kasus tersebut. 

Begitu banyak regulasi di nasional yang mengatur tentang pelindungan pelaut, baik UU Pelayaran Jo. Aturan turunnya, UU Ketenagakerjaan Jo. Aturan turunannya, UU Perikanan Jo. Aturan turunannya hingga UU PPMI serta rancangan aturan turunannya, tetapi tetap saja korban terus berjatuhan. Perbudakan di atas kapal asing terus terjadi dan tak jarang pelaut kita yang pulang tinggal nama.

Penulis meminta, kedepan pemerintah terkait mandat diterbitkannya PP tentang penempatan dan perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan dapat benar-benar mengakomodir kepentingan pengusaha dan pelaut secara baik dan adil, tidak tumpang tindih saling tabrak, dan tindakan tegas terkait pelanggaran yang dilakukan baik soal perizinan, tindak pidana, hingga soal sengketa industrial yang terjadi.

Penulis: Ketua Adkumham DPP PPI