Sadar Berserikat, PPI Sulsel Fokus Pembentukan Kepengurusan Cabang di Kab/Kota

“Kesejahteraan pelaut merupakan salah satu kunci terwujudnya keselamatan pelayaran. Tanpa kesejahteraan, pelaut tidak mungkin dapat bekerja dengan hati. Akibatnya aktivitas pelayaran dapat terganggu. Dan tanpa kesejahteraan, potensi besar pelaut akan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya di atas kapal akan terus terjadi, yang kemudian dapat merugikan baik bagi si pelaut maupun bagi si pengusaha,” pungkas Tedy.

Sulawesi Selatan, PPI News – Kesadaran berserikat secara perlahan telah terbentuk oleh para pelaut Indonesia asal Provinsi Sulawesi Selatan. Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) melalui perwakilannya di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (DPD PPI SULSEL) saat ini telah memiliki tiga cabang di tingkat Kabupaten/Kota yakni, DPW PPI Kab. Bone, Kab. Bulukumba, dan Kota Palopo.


Ketua DPD PPI Sulsel, Sukardi Sulkarnain menyatakan bahwa dirinya bersama para pengurus PPI Sulsel akan terus mensosialisasikan dan mengedukasi para pelaut asal Sulsel tentang pentingnya berserikat bagi pelaut. 


“Di Prov. Sulsel ada 21 Kabupaten dan 3 Kota. Inilah salah satu PR berat PPI Sulsel agar PPI kedepan memiliki cabang di setiap Kab/Kota di lingkup Prov. Sulsel. Meski ini berat, tetapi kita harus semangat, karena tidak akan ada besar jika tidak dimulai dari yang kecil,” ujar Tedy, sapaan akrab Ketua PPI Sulsel tersebut sesuai nama dalam akun sosial media facebooknya @Tedy Sulkarnain.


Sementara, Bendahara PPI Sulsel, Anhar, optimis kedepan para pelaut asal Sulsel dapat bergabung dalam keanggotaan PPI dan kemudian membentuk kepengurusan cabang-cabang di Kab/Kota setempat. 


“Meski berat, kita optimis. semakin banyak PPI Sulsel membentuk kepengurusan tingkat Kab/Kota, semakin besar pula peluang PPI Sulsel untuk merangkak masuk dan terlibat dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel guna membahas tentang pengupahan pelaut di level Provinsi, yang selama ini banyak dilanggar oleh para pengusaha di bidang pelayaran,” ungkap Anhar.


Menurut Anhar, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dewan pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dewan Pengupahan dibagi menjadi tiga, yakni Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov), dan Dewan Pengupahan Kab/Kota (Depekab/Depeko). 


Terkait Depeprov, depeprov dibentuk oleh Gubernur. Keanggotaan Depeprov terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja, Perguruan Tinggi dan Pakar. Adapun Depeprov bertugas untuk Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS), penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi, dan Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.


Masih kata Anhar, adapun syarat serikat pekerja dapat menjadi anggota Depeprov berdasarkan Kepmenakertrans (saat ini Kemnaker) No. 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, Pasal 4 menyatakan “Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut : a. Mempunyai jumlah kepengurusan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan ; atau b. Mempunyai sekurang-kurangnya 30 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di provinsi yang bersangkutan ; atau c. Mempunyai sekurang-kurangnya 5000 anggota pekerja/buruh di probinsi yang bersangkutan.”


Para pengurus PPI Sulsel berharap dengan kesadaran para pelaut untuk berserikat semakin tinggi, posisi tawar pelaut dari sisi ketenagakerjaan dapat dihargai oleh para pengusaha di bidang pelayaran yang saat ini masih ‘merem’ terhadap kesejahteraan para pelautnya selaku pihak yang diperintah, diupah, dan dipekerjakan di atas kapal.


“Kesejahteraan pelaut merupakan salah satu kunci terwujudnya keselamatan pelayaran. Tanpa kesejahteraan, pelaut tidak mungkin dapat bekerja dengan hati. Akibatnya aktivitas pelayaran dapat terganggu. Dan tanpa kesejahteraan, potensi besar pelaut akan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya di atas kapal akan terus terjadi, yang secara jelasnya dapat merugikan baik bagi si pelaut maupun bagi si pengusaha,” pungkas Tedy.


Catatan: Bagi pelaut asal Sulsel yang ingin mengetahui alamat sekretariat PPI di Kab. Bone, Kab. Bulukumba, dan Kota Palopo untuk saat ini dapat menghubungi via telepon atau WA Ketua PPI Sulsel a.n Sukardi Sulkarnain dengan No. Telp. +62 812-8028-0133.

Rilis: PPI Sulsel

Editor: Admin PPI News