Serikat Pelaut "Bayi" Yang Sudah 19 Kali Bela Pelaut di Pengadilan Hubungan Industrial

Jakarta, PPI News – Perjanjian kerja bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (21) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Memang sebuah tantangan besar dan sekaligus berat bagi sekelas serikat pekerja pelaut ‘bayi’ yang baru lahir untuk bisa menerapkan hal tersebut dalam dunia hubungan industrial sektor pelayaran di dalam negeri.

Hak dan kewajiban serikat pekerja sebagaimana di atur dalam Pasal 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah :
(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :
a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekitar 1 juta lebih pelaut Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2019), yang tersebar di sekitar 3.000 lebih perusahaan angkutan laut ‘pelayaran’ dalam negeri dan ratusan manning agency (perusahaan jasa perekrutan dan penempatan ke luar negeri), serta mereka yang bekerja secara mandiri di luar negeri.

PPI sejak sah sebagai serikat (Januari 2017), hingga detik ini sudah memiliki 7.000 ribu lebih anggota. Gerakan PPI terbatas karena PPI bukanlah serikat pekerja di dalam perusahaan, yang notabene secara iuran lancar. PPI sebagai serikat pekerja di luar perusahaan mengandalkan hidup “berputarnya roda organisasi” dari iuran anggota sesuai dengan kesadarannya. Meskipun PPI memiliki aturan tentang iuran bulanan keanggotaan, tetapi itu bukan hal mudah untuk membuat para anggota tertib membayar iuran, seperti layaknya serikat di dalam perusahaan (PUK) yang iuran bulanannya setiap bulan langsung dipotong dari gaji para anggotanya.

Terbatasnya gerakan karena masih minimnya khas organisasi. Sehingga anggaran yang ada diprioritaskan untuk penanganan atau advokasi perselisihan yang dialami oleh anggota atau pelaut pada umumnya (bukan anggota) sebagai bentuk pelaksanaan terhadap tujuan organisasi di bidang sosial.

Bicara tentang advokasi kasus, mayoritas kasus yang ditangani oleh PPI adalah kasus mengenai hubungan kerja atau perselisihan hubungan industrial. Beberapa kasus tentang pidana, dan sedikit lainnya mengenai persoalan ijazah laut palsu dan aspal (asli tapi palsu).

Saat ini PPI sedikitnya tengah membantu anggota dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Di tingkat bipartit, Tripartit, dan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI.

Di tingkat Peradilan, saat ini terdapat 19 gugatan perkara perselisihan hubungan industrial di PHI, baik gugatan yang dilakukan mengatasnamakan PPI selaku kuasa penggugat, maupun dengan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Pusat Bantuan Hukum (PBH). Beberapa gugatan ada yang telah diputus dan sedang dalam tingkat permohonan eksekusi dan beberapa sedang dalam tingkat kasasi.

Visi PPI adalah bercita-cita mewujudkan pelaut Indonesia yang cerdas, bermartabat, adil dan makmur. PPI akan terus hidup jika anggotanya terus bertambah dan yang telah menjadi anggota tertib melaksanakan kewajibannya. Kewajiban dalam hal mematuhi iuran bulanan, kewajiban menjaga nama baik organisasi, dan kewajiban bersosialisasi di tempat kerja akan pentingnya peran serikat pekerja sebagai garda terdepan membela pelaut sebagai class pekerja. Maka, adalah suatu kewajiban yang sangat mendasar bagi kita (anggota PPI) untuk terus berupaya membesarkan PPI agar PPI kedepan semakin kuat, besar, maju dan memiliki pengurus unit di setiap perusahaan pelayaran.

Ketua Adkumham PPI.

Admin PPI News