SEKILAS INFO
07-12-2019
  • 1 tahun yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 1 tahun yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
11
Nov 2019
0

Implementasi PP Kepelautan Dinilai Belum Maksimal

Implementasi PP Kepelautan Dinilai Belum Maksimal
20
Agu 2019
0
21
Mar 2019
0

Didampingi PPI, Istri Pelaut Terima Hak Santunan di Kantor Ditkapel

Jakarta, PPIcopas – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menjadi mediator dalam penyelesaian santunan untuk ahli waris bagi pelaut yang mengalami kecelakaan. Pelaut tersebut adalah Capt Rio R Takaleluman, seorang nakhoda yang meninggal di atas kapal MT Hamdan I milik PT Eka Nusa Bahari saat menjalankan tugasnya pada 2018 lalu. Penyerahan santunan senilai Rp 100 juta diserahkan oleh Direktur...
4
Mar 2019
0

Mediasi di Disnaker Kota Sorong, PPI Papua Barat Berhasil Perjuangkan Hak Pelaut

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum dapat terdiri atas: upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK); upah minimum berdasarkan sektor (UMS) pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau...
27
Des 2018
0

Implementasi Ratifikasi MLC 2006 Dipertanyakan, Pelaut Diharap Bentuk Serikat Pekerja Di Tingkat Perusahaan

Jakarta, PPI News – Dua tahun lebih sudah berlalu sejak Maritime Labour Convention (MLC) 2006 diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan terbitnya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) yang disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 06 Oktober 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193), hingga saat ini...
6
Des 2018
0

Temui Gubernur Bangka Belitung, DPD PPI Babel Sampaikan Permasalahan Pelaut

Bangka Belitung, PPI News – Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Bangka Belitung (PPI BABEL) meminta Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk lebih memperhatikan kondisi kerja pelaut di Bangka Belitung demi terciptanya iklim ketenagakerjaan pelaut di Bangka Belitung pada khususnya dan pelaut Indonesia pada umumya yang kondusif.   Dalam forum diskusi santai dengan Gubernur Bangka Belitung, DR. Erzaldi Roesman Djohan...
4
Des 2018
0

Tuntut Hak dan Asuransi Kematian, PPI Dampingi Istri Nakhoda ke Kemnaker

Jakarta, PPI News – Pendampingan terhadap pihak keluarga Nakhoda yang dilaporkan meninggal dunia di atas kapal MT. Hamdam 1 karena sakit terus berlanjut hingga di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya gagal menemukan penyelesaian di forum musyawarah, dimana pihak perusahaan tidak merespon dan tidak menghadiri permintaan perundingan yang dilayangkan oleh Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) selaku pihak organisasi...
28
Nov 2018
0

Hak Gaji, Asuransi, dan Santuan Kematian Pelaut Tak Dibayar, PPI Kepri Gugat Perusahaan Pelayaran di PHI Tanjung Pinang

Tanjung Pinang, PPI News – Sidang gugatan perselisihan hubungan industrial “perselisihan hak” yang diajukan oleh Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) kembali digelar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari Rabu, (28/11/2018). Disampaikan oleh Pembina DPD PPI Provinsi Kepulauan Riau, Capt. Iskandar Zulkarnain, M.Mar pasca sidang kedua yang kembali tidak dihadiri oleh pihak perusahaan...
14
Sep 2018
0

Tidak Selesai di Tripartit, Tiga Pelaut akan Gugat PT NLS di PHI Jakpus

Jakarta, PPIpers – Perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Sumarlin dkk “pelaut” (3 orang) dengan PT Niaga Lautan Sejahtera gagal mencapai kesepakatan/penyelesaian di tingkat mediasi (tripartit), sehingga Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Barat menerbitkan Surat Anjuran No. 063/072/HI-PHK-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 melalui surat penyampaian anjuran No. 2300/-1.835 tanggal 5 September 2018. Mediator, dalam Anjuran tertulisnya menyatakan bahwa pihak perusahaan sudah...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pages PPI

SP Sub Sektor Electro

BULETIN PPI