SEKILAS INFO
20-04-2019
  • 8 bulan yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 8 bulan yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
16
Apr 2019
0

Di Tahun Politik, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tak Dilirik !

Jakarta, PPI News, OpiniLaut – Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) bagi pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri perlu dikoordinasikan secara tripartit, baik dengan kementerian/lembaga pemerintah terkait, serikat pekerja pelaut, maupun dengan asosiasi pengusaha perekrutan dan penempatan pelaut ke luar negeri. Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu mandat dari UU...
5
Apr 2019
0

Akhiri Kisruh Peraturan Pelaksanaan UU PPMI, PPI Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral !

Jakarta, PPI News, Press Release – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“UU PPMI”) khususnya terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“PMI”) pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana ketentuan Pasal 64 UU PPMI, yakni mandat terbitnya...
31
Mar 2019
0

RPP PenPel PMI Pelaut Dihimbau Tidak Tabrak UU Pelayaran & UU Perikanan

Jakarta, PPI News, Opini – Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2017. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 UU PPMI. Salah satu pekerjaan rumah (PR) Pemerintah terkait itu adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak...
21
Mar 2019
0

Didampingi PPI, Istri Pelaut Terima Hak Santunan di Kantor Ditkapel

Jakarta, PPIcopas – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menjadi mediator dalam penyelesaian santunan untuk ahli waris bagi pelaut yang mengalami kecelakaan. Pelaut tersebut adalah Capt Rio R Takaleluman, seorang nakhoda yang meninggal di atas kapal MT Hamdan I milik PT Eka Nusa Bahari saat menjalankan tugasnya pada 2018 lalu. Penyerahan santunan senilai Rp 100 juta diserahkan oleh Direktur...
16
Mar 2019
0

Deklarasi PPI Papua Barat: Dari Sambutan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong Hingga Penandatangan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan

Papua Barat, PPI News – Minimnya kesadaran pelaut untuk bergabung dalam serikat pekerja semakin membuat kondisi ketenagakerjaan pelaut kian terdzolimi. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman para pelautnya sendiri yang masih sangat minim atau mungkin masih acuh tentang peran penting serikat pekerja dalam perjuangannya untuk mewujudkan hubungan industrial kepelautan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sebagaimana mandat konstitusi. Berdasarkan data yang...
6
Mar 2019
0

Mediator HI Disnaker Jakut Anjurkan Perusahaan Bayar Hak 5 Pelaut yang di PHK Sepihak

Jakarta, PPI News, BeritaCopas – Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara menganjurkan kepada PT Margo Indonesia Servicetama (MIS) agar membayar hak-hak para “pelaut” pekerja (Mansyursyah Purba dkk 5 orang) dengan total hak sebesar Rp 177.228.750,- atas perselisihan PHK yang dicatatkan oleh Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) selaku pihak kuasa para pelaut. Wakil Sekretaris Umum...
4
Mar 2019
0

Mediasi di Disnaker Kota Sorong, PPI Papua Barat Berhasil Perjuangkan Hak Pelaut

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum dapat terdiri atas: upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK); upah minimum berdasarkan sektor (UMS) pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau...
3
Mar 2019
0

Pemerintah Dinilai Gagal Lindungi Buruh Migran Dari Jerat Perdagangan Orang

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) menilai pemerintah Indonesia  belum serius dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Anak Buah Kapal (ABK) di sektor perikanan. Rekam jejak tersebut dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada 2012 silam sebagai contoh dimana pada saat itu terdapat sekitar 203...
22
Jan 2019
0

Berantas TPPO, PPI Laporkan Perusahaan Rekrutmen Pelaut ke Bareskrim Polri

Sebanyak 40 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang. Para ABK direkrut dari berbagai provinsi dan dikirim ke Somalia dan Jepang untuk dipekerjakan pada kapal-kapal penangkap ikan dengan iming-iming gaji bulanan sebesar USD 400 dan bonus tangkapan yang bervariasi. Namun kenyataannya para ABK tersebut tidak menerima hak-haknya sebagaimana yang dijanjikan dan justru di luar negeri mengalami...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pages PPI

SP Sub Sektor Electro

Video

Cek Perusahaan Pelayaran