SEKILAS INFO
19-01-2020
  • 1 tahun yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 1 tahun yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
17
Nov 2019
0

LPSK Terima Permohonan Penuntutan Restitusi Kasus 40 ABK Dugaan Korban Human Trafficking

LPSK Terima Permohonan Penuntutan Restitusi Kasus 40 ABK Dugaan Korban Human Trafficking
24
Okt 2019
0

Surat keterangan sehat, syarat wajib pelaut yang akan kerja di luar negeri

Jakarta, PPI News, Edukasi Regulasi – Berikut merupakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan calon pelaut yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki surat keterangan kesehatan: Pasal 13 huruf d UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menyatakan bahwa “Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:...
24
Okt 2019
0

PHK dengan alasan kapal dijual, Mediator Anjurkan Pengusaha Bayar Pesangon Kepada Pelaut

Jakarta, PPI News – Mediator Hubungan Industrial pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara menganjurkan kepada perusahaan PT. Samudera Bahari bersedia untuk memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada pihak pekerja Sdr. Riski Abadi dan Sdr. Nasfar berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156...
12
Jun 2019
0

Nakhoda: Maju Kena, Mundur Kena !

Jakarta, PPI News-Edukasi – Fakta di lapangan berdasarkan laporan kasus yang masuk, tidak sedikit Nakhoda yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh Pemilik Kapal dan/atau Operator Kapal ketika Nakhoda menolak melayarkan kapal ‘berlayar’ karena kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu...
15
Mei 2019
0

Putus Verstek dan Ajukan Eksekusi, Pelaut Ini Taklukan Perusahaan Pelayaran di Tahap Aanmaning

Jakarta, PPI News – “Usaha tidak akan menghianati hasil,” demikian ucapan pertama Muhammad Adnan Tianotak, seorang pelaut asal Maluku itu setelah permohonan eksekusi melalui kuasa hukumnya Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Banjarmasin berakhir dengan perdamaian yang dimuat dalam bingkai “BERITA ACARA EKSEKUSI” oleh Panitera Muda Khusus PHI, Fachriansyah Noor, SH,...
13
Mei 2019
0

Tujuh Pelaut Indonesia yang Bermasalah di China Dibebaskan

Jakarta, PPI News – Tujuh pelaut Indonesia yang kapalnya sempat menghadapi masalah pelanggaran izin di perairan Shanghai, China, telah dibebaskan dan kembali berlayar. Persoalan ini mengakibatkan ketujuh WNI awak Kapal Jixiang, terkatung-katung di perairan Shanghai selama 24 hari, saat menunggu proses penyelesaian administrasi dan kewajiban lainnya oleh perusahaan pelayaran yang berkedudukan di Taiwan.  “Melalui pendampingan KJRI Shanghai alhamdulillah ijazah semua...
12
Mei 2019
1

Ketua Umum PPI Imbau Pengusaha Pelayaran Bayarkan THR Keagamaan Sesuai Aturan

Jakarta, PPI News, THR Keagamaan – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) mengimbau perusahaan pelayaran wajib memberikan hak tujangan hari raya (THR) keagamaan kepada setiap pelaut selaku pekerja di atas kapal. Ketua Umum PPI, Andri Yani Sanusi menyatakan THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya...
8
Mei 2019
0

Pemerintah Diminta Bantu 7 Pelaut Indonesia yang Terkatung-katung di Perairan China

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) meminta pemerintah Indonesia membantu 7 pelaut Indonesia yang saat ini sedang bermasalah di perairan Shanghai, China. Dahria Husna (36), kakak kandung salah satu pelaut, Azzumar Sajidin (32) yang merupakan salah satu dari 7 pelaut tersebut mendatangi kantor DPD PPI Provinsi Sumatera Selatan untuk meminta bantuan agar Azzumar dkk dapat...
7
Mei 2019
0

PPI Kalsel Minta MA Revisi SEMA 7 Tahun 2012 yang Beratkan Serikat Pelaut

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (DPD PPI Kalsel) meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) segera merevisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusunya pada “Sub Kamar Perdata Khusus” di angka romawi V yang...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pages PPI

SP Sub Sektor Electro

BULETIN PPI