SEKILAS INFO
16-02-2019
  • 6 bulan yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 6 bulan yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
7
Feb 2019
0

Minim Kesadaran Berserikat, Ketenagakerjaan Pelaut Terlupakan

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) mengajak kepada pelaut Indonesia dan/atau komunitas/ ikatan/ perkumpulan/ paguyuban/ organisasi profesinya, khusunya bagi para pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri untuk bersatu dan berjuang demi terwujudnya keadilan sosial bagi pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri. Bicara konteks ketenagakerjaan pelaut, terciptanya hubungan industrial kepelautan yang harmonis,...
2
Feb 2019
0

Ketua Adkumham PPI : Satu Juta Pelaut, Cuma Lima Ribu yang Gabung, Katanya Mau Sejahtera ?

Jakarta, PPI News – Minimnya kesadaran pelaut Indonesia dalam hal berserikat membuat kondisi ketenagakerjaan pelaut semakin miris. Praktik outsourching, upah murah, PHK sepihak, status hubungan kerja yang tidak jelas, tidak pernah menikmati hak THR Keagamaan, diabaikannya hak pesangon, UPMK, dan UPH saat pengakhiran hubungan kerja, tidak diikutsertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hingga soal hak ahli waris pelaut yang tidak dipenuhi...
22
Jan 2019
0

Berantas TPPO, PPI Laporkan Perusahaan Rekrutmen Pelaut ke Bareskrim Polri

Sebanyak 40 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang. Para ABK direkrut dari berbagai provinsi dan dikirim ke Somalia dan Jepang untuk dipekerjakan pada kapal-kapal penangkap ikan dengan iming-iming gaji bulanan sebesar USD 400 dan bonus tangkapan yang bervariasi. Namun kenyataannya para ABK tersebut tidak menerima hak-haknya sebagaimana yang dijanjikan dan justru di luar negeri mengalami...
27
Des 2018
0

Implementasi Ratifikasi MLC 2006 Dipertanyakan, Pelaut Diharap Bentuk Serikat Pekerja Di Tingkat Perusahaan

Jakarta, PPI News – Dua tahun lebih sudah berlalu sejak Maritime Labour Convention (MLC) 2006 diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan terbitnya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) yang disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 06 Oktober 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193), hingga saat ini...
16
Des 2018
1

PPI Sulut Imbau PD Bangun Bitung Selesaikan Hak Pelaut yang di PHK

Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (DPD PPI SULUT) terus mengawal dan mengadvokasi jalannya perselisihan hubungan industrial “pemutusan hubungan kerja” yang telah dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan Daerah (PD) Bangun Bitung terhadap KK (39), pelaut anggota PPI yang bekerja pada kapal penyeberangan KMP Tude dengan jabatan Mualim I. Berdasarkan kronologis kejadian yang dilaporkan, KK mulai bekerja di...
6
Des 2018
0

Temui Gubernur Bangka Belitung, DPD PPI Babel Sampaikan Permasalahan Pelaut

Bangka Belitung, PPI News – Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Bangka Belitung (PPI BABEL) meminta Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk lebih memperhatikan kondisi kerja pelaut di Bangka Belitung demi terciptanya iklim ketenagakerjaan pelaut di Bangka Belitung pada khususnya dan pelaut Indonesia pada umumya yang kondusif.   Dalam forum diskusi santai dengan Gubernur Bangka Belitung, DR. Erzaldi Roesman Djohan...
5
Des 2018
0

Ketua Dalam Negeri PPI : Pentingnya Pelaut Bentuk Serikat di Tingkat Perusahaan

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) terus mensosialisasikan kepada para anggotanya (pelaut) untuk memahami peran penting serikat pekerja sebagai wadah pemersatu gerakan pelaut dalam memperjuangkan terwujudnya hubungan industrial kepelautan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman secara tegas menyampaikan bahwa sangat penting bagi para pelaut yang sedang bekerja...
4
Des 2018
0

Tuntut Hak dan Asuransi Kematian, PPI Dampingi Istri Nakhoda ke Kemnaker

Jakarta, PPI News – Pendampingan terhadap pihak keluarga Nakhoda yang dilaporkan meninggal dunia di atas kapal MT. Hamdam 1 karena sakit terus berlanjut hingga di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya gagal menemukan penyelesaian di forum musyawarah, dimana pihak perusahaan tidak merespon dan tidak menghadiri permintaan perundingan yang dilayangkan oleh Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) selaku pihak organisasi...
28
Nov 2018
0

Hak Gaji, Asuransi, dan Santuan Kematian Pelaut Tak Dibayar, PPI Kepri Gugat Perusahaan Pelayaran di PHI Tanjung Pinang

Tanjung Pinang, PPI News – Sidang gugatan perselisihan hubungan industrial “perselisihan hak” yang diajukan oleh Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) kembali digelar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari Rabu, (28/11/2018). Disampaikan oleh Pembina DPD PPI Provinsi Kepulauan Riau, Capt. Iskandar Zulkarnain, M.Mar pasca sidang kedua yang kembali tidak dihadiri oleh pihak perusahaan...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pages PPI

SP Sub Sektor Electro

Video