Tahun 2020, PPI Fokus Gugat-Gugat Perusahaan Pelayaran

Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) tetap konsisten dalam membela, melindungi, mempertahankan hak dan kepentingan pelaut anggotanya, khususnya yang sedang menghadapi perselisihan hubungan industrial dengan para pengusaha di bidang pelayaran.

Mungkin kebanyakan dari masyarakat awam menilai bahwa profesi pekerjaan sebagai pelaut adalah profesi bagus yang memiliki penghasilan besar dan minim masalah hubungan kerja. Padahal hal itu belum tentu benar, nyatanya sepanjang PPI terbentuk dan sah pada Januari 2017 lalu, ratusan masalah ketenagakerjaan pelaut masuk ke meja pengaduan.

Berdasarkan data advokasi kasus, terdapat aduan kasus ketenagakerjaan pelaut yang saat ini sedang ditangani oleh PPI di tingkat Kasasi sebanyak 7 kasus, diantaranya:

  1. Gugatan Sdr. HB di PHI PN Serang melawan PT. Anugrah Laut Biru dengan No. Perkara : 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg;
  2. Gugatan Sdr. SP di PHI PN Banjarmasin melawan PT. Masada Jaya Line dengan No. Perkara : 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm;
  3. Gugatan Sdr. I di PHI PN Banjarmasin melawan PT. Cahaya Ujung Pulau Laut dengan No. Perkara : 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm;
  4. Gugatan Sdr. M di PHI PN Banjarmasin melawan PT. Masada Jaya Line dengan No. Perkara : 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm;
  5. Gugatan Sdr. S di PHI PN Banjarmasin melawan PT. Sinar Alam Duta Perdana dengan No. Perkara : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm;
  6. Gugatan Sdr. JP di PHI PN Banjarmasin melawan PT. Masada Jaya Line dengan No. Perkara : 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm; dan
  7. Gugatan Sdr. MI di PHI PN Banjarmasin melawan PT. Habco Primatama dengan No. Perkara : 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm;

Selain di tingkat kasasi, masih ada beberapa Gugatan yang sedang diadvokasi di pengadilan tingkat pertama, yakni di PHI PN Jakpus dan PHI PN Medan serta Aanmaning di PHI PN Jakpus dan PHI PN Manado.

Advokasi-advokasi kasus di atas adalah tindak lanjut dari gagalnya upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat Bipartit dan Tripartit. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Kasus-kasus industrial pelaut terjadi akibat minimnya pengawasan dari Pemerintah terkait Perjanjian Kerja Laut (PKL). PKL yang tidak terawasi, sehingga isinya memberatkan pelaut selaku pihak pekerja/buruh di atas kapal. Selain itu, minimnya kesadaran pelaut untuk berserikat juga menjadi salah satu faktor ‘potensi’ terjadinya perselisihan.

Perselisihan hubungan industrial terjadi akibat minimnya pemahaman pelaut tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Padahal secara jelas pada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.”

Kembali soal pengawasan, padahal telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi. SDM Transportasi (termasuk di sektor pelayaran) wajib diawasi oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan dalam hal perlindungan kerja. Perlindungan kerja meliputi tiga aspek, yakni kesejahteraan, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja.

PPI melihat PP 51/2012 belum terimplementasi di lapangan bagi sektor pelayaran, di mana masih terlihat ego sektoral pada dua kementerian tersebut. Salah satunya dalam hal pengawasan perlindungan kerja yang tidak terlihat peran langsung dari Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran. Padahal jika mau berkolaborasi dengan mengacu pada PP 51/2012, dua kementerian tersebut dapat bersama-sama melakukan pengawasan terkait perlindungan kerja. Yang satu (kemhub), bisa awasi kelaiklautan kapal dan yang satunya (kemnaker), bisa awasi perusahaannya.

Penulis,
Imam Syafi’i (Ketua Adkumham)

Admin PPI Newd