Tentang Nakhoda yang Ditangkap di China, Kemlu Diminta Serius Bantu WNI Bermasalah di LN

, PPI News – ADVOKASI KASUS ===> Kementerian Luar Negeri diminta memberikan informasi kejelasan mengenai proses pemberian bantuan hukum terhadap Nakhoda asal Indonesia TR (inisial) yang telah ditangkap di China pada Februari 2018 silam, mengingat hingga detik ini pihak keluarga nakhoda belum mendapatkan informasi perkembangan yang jelas dan resmi dari pemerintah Indonesia.


YY (inisial istri nakhoda) mendatangi kantor pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) dan menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak mendapatkan informasi perkembangan mengenai penanganan kasus yang tengah dialami oleh suaminya tersebut.


“Saya enggak tau nasib suami saya sekarang bagaimana di penjara China. Apakah dia (kasusnya) sudah disidangkan atau belum. Jika sudah, apa putusannya. Jika belum, sudah sejauh mana prosesnya? Saya dan keluarga butuh informasi yang akurat mengenai kondisi dan kasus suami saya,” ujar YY saat bercerita di kantor PPI, Rabu (04/03/2020).


Menurut YY, suaminya berangkat ke luar negeri melalui PT. Anugerah Pasifik Indonesia (APINDO) yang berkantor di Jl. Piere Tendean No. 99 RT/RW 04/06, Banjardawa, Taman, Pemalang, Jawa Tengah sejak tanggal 02 November 2017. Namun, sudah lama di alamat tersebut sudah tidak ada aktivitas lagi alias dimungkinkan pindah tempat.


Kronologis kejadian (dikutip dari email istri nakhoda):

Suami saya berangkat dari rumah tanggal 2 November 2017 dan terhitung mulai bekerja tanggal 3 November 2017. Selama bekerja kalau ada sinyal suami selalu menghubungi. Terakhir menghubungi saya tanggal 3 Desember 2017 pukul 19.35. Suami bilang mau berangkat besok pukul 06.00 ke Vietnam dan mungkin akan lama gak bisa di hubungi.Tiba-tiba tanggal 7 Februari 2018 saya mendapat telepon yang mengaku satu kapal dengan suami saya namanya AF (inisial) No. Hp. 0857XXXXXXXX sebagai Mualim I. Dia mengatakan bahwa suami saya mendapat masalah dan sekarang dia ditahan di kepolisian Hainan, China. Dia juga mengirimkan koper titipan suami saya yang berisi pakaian dan juga ada sepucuk surat. Dalam surat itu suami mengabarkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan sekarang sedang berada di penjara di Kota Haiko, Pulau Hainan, China menunggu proses pemeriksaan yang akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018. Adapun kasusnya penyelundupan minyak solar yang sepertinya suami saya telah diperalat oleh orang Taiwan.Mengetahui kabar itu saya kaget dan bingung apa yang harus saya lakukan, saya menghubungi saudara, teman-teman dan agen yang menyalurkannya. Kata agen saya harus menunggu kabar dulu. Apabila agen nanti mendapat kabar maka akan diberi tahu. Tanggal 12 Februari saya menemui agen, saya juga menghubungi KPI. Agen menyarankan agar saya menulis surat kepada pimpinan perusahaan Taiwan. 

Adapun kronologi kejadian menurut informasi yang saya (YY) dapatkan adalah:

Jam 06.00 tanggal 18 Januari 2018 kapal sudah dipantau polisi China tapi Chin Cu/Mr. Lie tidak mau pergi menjauh tetap di posisi perairan China.

Jam 13.00 tanggal 18-1-2018 ada kerja bongkar muatan minyak seberat 90 ton ke kapal kecil.

Jam 20.30 tanggal 18-1-2018 kapal ditangkap polisi naik ke kapal pada posisi 19.03.0.00/1071300.

Tanggal 19-1-2018 kapal di bawa ke pelabuhan Hainan jangkaran tapi kapal semua dijaga oleh polisi, HP dan semua peralatan navigasi disita.

Tanggal 21-1-2018 kapten dan 2 orang Taiwan di bawa ke kantor polisi Hainan.Awak kapal yang lain masih di kapal namun dijaga ketat oleh polisi.

Polisi menanyakan kenapa bongkar muat di peraiaran china tanpa ijin.

Selain kapten kru yang lain ditanya tugas masing-masing di kapal.

Setelah kami kasih penjelasan, akhirnya kami 12 orang kru Harvest dan kru Feng Sun dipulangkan.

Tanggal 5-2-2018 kami 14 orang dipulangkan ke Indonesia tersisa kapten dan 2 orang Taiwan di tahan sama kru kapal Feng sun sampai menunggu keputusan sidang.

Kutipan Email istri nakhoda tanggal 12 Februari 2018:

Kepada Yth

Bpk. Ir. H Joko Widodo Presiden RI

Bpk Kapolda Jateng

Bpk. MH. Ainun Najib (Cak Nun)

Bpk. Andri Sanusi Ketua PPI

Ibu Menlu RI Retno Marsudi

Bpk Duta Besar RI untuk RRC

Kementerian Perhubungan RI

Depnaker

Perwakilan ILO di Jakarta

ITF itf_helpline@seafarerhelp.org

Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena membawa nama bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat.

Dikarenakan kepanikan saya sebagai seorang istri dan sekaligus seorang ibu rumah tangga dari dua orang anak yang masih kecil kecil.

Saya adalah seorang istri dari TR seorang pelaut Indonesia yang sedang di penjara di kota Haiko Pulau Hainan China atas kasus penyelundupan minyak. Padahal setau saya suami saya di rekrut oleh agent APINDO (Anugerah Pasifik Indonesia) ditempatkan di kapal MV. Harvest di perusahaan Harvest Shipping.SA Taiwan dengan gaji XXXX USD untuk membawa minyak solar dari Taiwan ke perairan Papua New Guini mensupply kapal-kapal ikan milik sendiri (perusahaan). Dari sepucuk surat yang saya dapatkan dari suami saya, menyatakan bahwa suami saya sedang dipenjara karena diperalat pihak managemen kapal dan saya merasa suami saya telah diperlakukan tidak adil. Kepada bapak-bapak yang saya hormati dan saya harapkan bantuannya, mohon sekiranya suami saya dapat memperoleh bantuan hukum yang diperlakukan secara adil, dan dapat pulang bertemu keluarga, dan bisa memperoleh hak-haknya.

Upaya yang telah dilakukan oleh PPI terhadap kasus tersebut di atas:

PPI mendapat aduan dan kuasa dari Sdri. YY pada April 2018. 

Aduan berawal dari persoalan gaji yang belum dibayarkan oleh perusahaan.

PPI menyurati pihak perusahaan PT APINDO tetapi tidak mendapatkan respon. Kemudian, PPI mendatangi kantor PT APINDO di Pemalang dan ditemui oleh perwakilan perusahaan atas nama Ibu Yola. Pasca pertemuan tersebut, kemudian hak gaji nakhoda disepakati akan dibayarkan pertiga bulan melalui transfer (info dari istri nakhoda, hak gaji setiap 3 bulan rutin ditransfer).

Pada tanggal 20 Desember 2018 PPI diwakili oleh Ketua Pelaut Dalam Negeri, Nur Rohman mendampingi Sdr. YY untuk mengadukan permasalahan hukum yang sedang menjerat nakhoda ke Kementerian Luar Negeri melalui Dit. PWNI & BHI. 


Tanggal 22 Februari 2018 Sdri. YY mendapatkan surat dari Kemenlu No. 03823/WN/02/2018/66, yang pada pokok materinya menyatakan bahwa KJRI Guangzhou telah menghubungi dan mengirimkan Nota Diplomatik kepada Kantor Urusan Luar Negeri (KULN) Pemprov Hainan dan Pemkot Haikou. Hingga saat ini, KJRI belum menerima notifikasi dari aparat berwenang mengenai penahanan tersebut kemungkinan dikarenakan adanya libur panjang Imlek pada tanggal 15-12 Februari 2018, diperkirakan respon jawabn/jawaban dari institusi berwenang akan diterima pasca Imlek. Selain itu, diketahui bahwa nakhoda TR berangkat melalui agen di Indonesia yaitu Anugerah Pasifik Indonesia (APINDO): Sdri. Yunita dan Sdri. Yola.


Upaya yang akan dilakukan oleh PPI:

Mendatangi Kemenlu untuk meminta kejelasan perkembangan penanganan perkara pidananya di China.

Melaporkan agen di Indonesia d/a pengurusnya kepada pihak yang berwajib.


Admin PPI News