Tentang Nakhoda yang Hilang, PPI Gugat Perusahaan Pelayaran Rp 456 Juta di PHI Tanjung Pinang

Jakarta, PPI News – Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 ayat (2).

Terkait penyelesain perselisihan pelaut, Kementerian Perhubungan melalui Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, Pasal 36 menegaskan bahwa “Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikan perselisihan yang timbul antarpelaut, dengan pemilik atau operator kapal atau pelaut dengan perusahaan keagenan awak kapal baik secara musyawarah maupun secara hukum sesuai yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL). Dalam hal penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai kata sepakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui pengadilan hubungan industrial dengan berpedoman pada PKL yang telah ditandatangani oleh para pihak dan dokumen pendukung lainnya”

Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) menggugat PT. Tampok Sukses Perkasa (TSP) dan PT. Haluan Samudera Makmur (HSM) selaku pemilik kapal dan pencarter kapal terkait kecelakaan kapal TB. Virgo 99 yang tenggelam pada Desember 2017 silam, yang mengakibatkan dua crew (Nakhoda dan KKM) diantara total crew hingga detik ini belum diketemukan keberadaannya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Rasmina Simarmata, istri sang Nakhoda (Anggota PPI No. KTA : 0000469) telah mendaftarkan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tanggal 25 September 2018 yang telah diregistrasi dengan nomor perkara 69/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg.

Sidang pertama telah digelar pada tanggal 24 Oktober 2018 tetapi dua pihak perusahaan selaku Tergugat I dan Tergugat II tidak ada yang hadir memenuhi panggilan yang telah dijadwalkan oleh majelis hakim.

Sebagai informasi, Nakhoda Mula Situmorang bekerja di kapal TB. Virgo 99 melalui PT. TSP dengan gaji pokok dimulai dengan Rp 6 juta perbulan ditambah dengan uang lembur atau premi tunjangan-tunjangan, bantuan-bantuan atau jaminan-jaminan sosial lainnya, pun tambahan-tambahan atau kenaikan-kenaikan gaji berkala sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Nomor: PK.301/309/06/KPKL-BTM/10/2017 dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 5 Januari 2018.

Bahwa pasca kecelakaan maut tersebut, Basarnas telah berupaya untuk melakukan pencarian hingga akhirnya dihentikan dan keberadaan Nakhoda tidak diketemukan. Karena tidak ada kejelasan status sang Nakhoda pasca kecelakaan hingga 3 bulan, istri Nakhoda kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan setempat untuk meminta Penetapan Kematian dan berlanjut ke Disdukcapil guna mendapatkan Akta Kematian.

Bahwa berbekal Berita Acara dari KSOP Marunda hasil musyawarah dengan perusahaan yang deadlock dan Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam yang juga tidak diindahkan, PPI kemudian mendaftarkan gugatan ke PHI pada PN Tanjung Pinang untuk menuntut hak-hak Nakhoda agar diberikan kepada pihak ahli warisnya. Sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 28 November 2018.

Berikut merupakan Petitum dalam gugatannya :

  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II “Para Tergugat” untuk membayar hak-hak pekerja (almarhum Mula Situmorang) kepada Pengguggat Hak Asuransi dan Santunan sebagaimana poin (16) sampai dengan poin (27) tersebut di atas, meliptui : a. Hak Asuransi sesuai ketentuan PP No. 44 Tahun 2015: Rp. 6.000.000,- (upah sebulan) x 60 % = Rp. 3.600.000,- x 80 = Rp. 288.000.000,- b. Hak Santunan sesuai ketentuan PP No. 7 Tahun 2000: untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,- dan c. Hak sisa gaji yang belum dibayar: Rp. 6.000.000,- (upah sebulan) x 3 (tiga bulan, sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017) = Rp. 18.000.000,- dengan Total keseluruhan hak: Rp. 288.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 18.000.000,- = Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah).
  3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar upah selama berproses sejak bulan Desember 2017 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  4. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat I dan Tergugat II “Para Tergugat” tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
  5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;
  6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II “Para Tergugat” untuk patuh terhadap isi putusan ini;
  7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Admin PPI Pers