Tidak Selesai di Tripartit, Tiga Pelaut akan Gugat PT NLS di PHI Jakpus

Jakarta, PPIpers – Perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Sumarlin dkk “pelaut” (3 orang) dengan PT Niaga Lautan Sejahtera gagal mencapai kesepakatan/penyelesaian di tingkat mediasi (tripartit), sehingga Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Barat menerbitkan Surat Anjuran No. 063/072/HI-PHK-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 melalui surat penyampaian anjuran No. 2300/-1.835 tanggal 5 September 2018.

Mediator, dalam Anjuran tertulisnya menyatakan bahwa pihak perusahaan sudah dipanggil sebanyak tiga kali secara patut dan tertulis, tetapi tidak pernah hadir dalam agenda sidang mediasi.

Dalam pertimbangan hukum dan kesimpulannya, Mediator menyatakan:

1. Bahwa ketiga pelaut bekerja berdasarkan perjanjian kerja laut dengan kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

2. Bahwa permasalahan berawal pada bulan Maret 2018 setelah kapal Andros sandar di Pelabuhan Tg. Priok Pos I, para pelaut di off secara sepihak oleh perusahaan (port kapten).

3. Bahwa tindakan perusahaan yang secara sepihak meng-off-kan para pelaut tanpa penjelasan oleh perusahaan dengan menghadirkan kapten kapalnya tersebut, para pelaut menuntut perusahaan membayar upah sebesar tiga bulan 15 hari karena pekerja masih mempunyai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan perusahaan lebih kurang 3 bulan 15 hari.

4. Bahwa tuntutan para pelaut tersebut adalah suatu hal yang dapat dipertimbangkan karena pihak perusahaan yang mengakhiri hubungan kerja tersebut (meng-off-kan para pekerja secara sepihak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mediator menganjurkan agar perusahaan membayarkan sisa PKWT kepada para pelaut dengan total sebesar Rp. 44.200.000,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Tanggapan Perusahaan terhadap Surat Anjuran Mediator HI Disnaker Jakbar:

Menanggapi Surat Anjuran Mediator, pihak perusahaan melalui surat resmi No. 021/HRD/NLS/IX/2018 perihal Jawaban Surat Disnaker Jakbar yang juga ditembusakan kepada PPI selaku kuasa hukum para pelaut, menyatakan:

1. Bahwa perusahaan dalam menjalankna usahanya selalu berupaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, oleh karenanya perusahaan tidak pernah melakukan PHK kepada para karyawan tanpa suatu alasan yang jelas.

2. Bahwa perusahaan berpatokan pada PKL, Pasal 9 poin a, yang dijelaskan “Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan dahulu karena alasan-alasan yang mendesak umpamanya: a. Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh pada perintah dimaksud Pasal 8 (PKL) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.

3. Bahwa Pasal 2 poin b PKL, “Pihak II harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal (tanggal PKL ditandatangani) dan selama masa percobaan Pihak II maupun Pihak I boleh mengakhiri Perjanjian Kerja ini dimana Pihak II diterima dan Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa Pihak Perusahaan dapat mengakhiri perjanjian kerja karena ke-tiga pelaut tersebut masih dalam masa percobaan, dan hasil Evaluasi yang diberikan Kapten Kapal (Dokumen terlampir) kepada para pelaut tersebut dinyatakan tidak lulus karena kurang cakap dalam bekerja.

Pendapat, pertimbangan hukum dan tuntutan PPI (kuasa para pelaut):

1. Perusahaan dalam melakukan PHK wajib melakukan perundingan dengan Pekerja atau dengan Serikat Pekerjanya (jika pekerja adalah anggota serikat pekerja). Serikat Pekerja telah meminta perundingan bipartit sebanyak dua kali secara patut dan tertulis, tetapi pihak perusahaan tidak mengindahkan dan tidak hadir dalam panggilan tersebut, sehingga kemudian permasalahan tersebut dicatatkan pada Disnaker Jakbar.

2. Perusahaan dalam sidang mediasi di Disnaker Jakbar tidak dapat memenuhi keinginan para pelaut, yakni agar perusahaan bisa menghadirkan kapten kapal dalam mediasi, sehingga tidak mencerminkan keadilan bagi para pelaut.

3. PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan, karena masa percobaan hanya diperuntukan bagi pekerja PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu), sehingga Pasal percobaan pada PKL tersebut haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

4. Perusahaan semestinya dapat melaksanakan ketentuan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan sebagaimana Anjuran Mediator.

Maka, berdasarkan ketidaksepakatan tersebut di atas, karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini akan dilanjutkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Jakarta, 15 September 2018
Ketua Adkumham PPI