Tuntut Hak dan Asuransi Kematian, PPI Dampingi Istri Nakhoda ke Kemnaker

Jakarta, PPI News – Pendampingan terhadap pihak keluarga Nakhoda yang dilaporkan meninggal dunia di atas kapal MT. Hamdam 1 karena sakit terus berlanjut hingga di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya gagal menemukan penyelesaian di forum musyawarah, dimana pihak perusahaan tidak merespon dan tidak menghadiri permintaan perundingan yang dilayangkan oleh Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) selaku pihak organisasi pelaut yang diberi kuasa oleh istri almarhum.

“Hasil panggilan klarifikasi dari Kemnaker tadi perusahaan tidak hadir, akan diagendakan panggilan berikutnya pada harin Selasa (11/12/18),” ujar Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman.

Rohman mengungkapkan bahwa pihak keluarga/ahli waris hanya meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan pengakuan pihak keluarga hanya mendapatkan santunan duka sebesar Rp. 2,5 Juta dan hak premi sebesar Rp. 2 Juta saja.

Bahwa, kata Rohman, almarhum bekerja di kapal MT. Hamdam 1 milik PT. ENB melalui PT. HTC dengan upah bulanan sebesar Rp. 8 Juta sejak tanggal 17 Juli 2018 sesuai Perjanjian Kerja Laut (PKL) No. PK.301/395/VII/KSOP.Gsk – 2018.

“Hak awak kapal yang meninggal akibat sakit itu minimal Rp. 100 Juta sesuai PP No. 7/2000 tentang Kepelautan. Selain itu masih ada hak lainnya seperti hak pesangon dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi hemat kami sangatlah tidak adil jika pihak ahli waris hanya menerima uang duka dan uang premi almarhum sebesar Rp. 4,5 Juta. Itu sangat miris,” tegasnya.

Rohman mengimbau agar perusahaan kooperatif untuk datang dalam panggilan mediasi di Kemnaker guna mencari solusi penyelesaian di tingkat mediasi (tripartit), sehingga perselisihan hak tersebut dapat diselesaikan tanpa harus bermuara di meja hijau.

Admin PPI News